Periksa Eks Mentan, KPK Cecar Kepemilikan Tambang Nikel di Konawe Utara

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 22:24 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK memeriksa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman. Terhadap Amran, KPK mendalami kepemilikan tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara.

"Dalam pemeriksaan hari ini terhadap saksi Amran Sulaiman, tim penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait kepemilikan tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Kamis (18/11/2021).

Amran dipanggil dalam kapasitas sebagai Direktur PT Tiran Indonesia. Dia diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di Konawe Utara.

"Pemeriksaan dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara," lanjutnya.

Sebelumnya, KPK sejatinya telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Amran pada Rabu (17/11) kemarin. Namun, Amran berhalangan hadir dan meminta untuk dijadwalkan ulang.

"Terkait pemeriksaan terhadap satu orang saksi lainnya, yaitu atas nama Amran Sulaiman (Direktur PT Tiran Indonesia) pemeriksaannya dijadwalkan ulang sesuai dengan konfirmasi yang telah disampaikan yang bersangkutan kepada tim penyidik," kata Ipi Maryati Kuding, kepada wartawan, Rabu (17/11)

Alhasil, kemarin KPK hanya memeriksa dua saksi terkait kasus eks Bupati Konawe Utara, yakni Direktur PT Tambang Wisnu Mandiri, Bisman dan pihak swasta, serta Andi Ady Aksar Armansya. Kedua saksi itu dimintai keterangan soal pengalaman dalam pengurusan izin usaha pertambangan (IUP).

"Kepada keduanya, tim penyidik mengkonfirmasi terkait antara lain pengalaman saksi dalam mengurus IUP di Kab. Konawe Utara," ujar Ipi.

Untuk diketahui, dalam kasus ini, Aswad sudah diumumkan sebagai tersangka sejak 2017. Ia diduga melakukan korupsi terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di wilayahnya.

KPK menyebut indikasi kerugian keuangan negara dari korupsi itu mencapai Rp 2,7 triliun. Angka itu, disebut KPK, berasal dari penjualan produksi nikel yang melalui proses perizinan yang melawan hukum.

Saat itu Aswad, disebut KPK, langsung mencabut secara sepihak kuasa pertambangan, yang mayoritas dikuasai PT Antam.

Setelah pencabutan secara sepihak itu, KPK menyebut Aswad malah menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan hingga kemudian diterbitkanlah 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi.

"Dalam keadaan (kuasa pertambangan) masih dikuasai PT Antam, tersangka selaku pejabat bupati menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan yang kemudian menerbitkan 30 SK kuasa permohonan eksplorasi," ujar Saut Situmorang saat masih menjabat Wakil Ketua KPK pada Selasa, 3 Oktober 2017.

Dari seluruh izin yang telah diterbitkan itu, Saut mengatakan, beberapa telah sampai tahap produksi hingga diekspor. Perbuatan itu berlangsung hingga 2014. Aswad juga diduga menerima Rp 13 miliar dari perusahaan-perusahaan tersebut.

(whn/isa)