Jaksa KPK Heran Eks Kepala Inspektorat DKI Tak Tahu Pergub Rumah DP Rp 0

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 13:56 WIB
Suasana Sidang (Zunita-detikcom)
Suasana sidang (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Jaksa KPK mencecar saksi bernama Michael Rolandi Cesnanta Brata, yang merupakan mantan Kepala Inspektorat Pemprov DKI, terkait Peraturan Gubernur DKI soal rumah DP Rp 0. Sebab, Michael mengaku tidak pernah tahu pergub tersebut.

Awalnya, jaksa KPK bertanya kepada Michael terkait tugas khusus Gubernur DKI Anies Baswedan ke PD Sarana Jaya untuk menyediakan hunian kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah DP Rp 0. Michael, yang saat ini bertugas sebagai Kepala Bidang APD BPKP DKI, pun membenarkan arahan tersebut.

"Dalam beberapa pembahasan memang dibahas, Pak, untuk melakukan kegiatan dalam rangka menyukseskan DP Rp 0 ini mendorong untuk percepatan dari sisi suplai. Nah, ini Sarana Jaya ditugaskan dalam rangka menyediakan hunian DP Rp 0," kata Michael saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (18/11/2021).

Jaksa kemudian bertanya apakah Michael mengetahui Pergub Nomor 51 Tahun 2019 yang isinya mengatur peran dan tugas Inspektorat dalam program rumah DP Rp 0. Michael pun mengaku tidak tahu pergub itu.

"Pernah baca mempelajari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang penugasan pada BUMD terkait untuk penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah? Kenapa saya tanyakan itu, karena di dalam Pasal 1 juga disebutkan terkait pengertian dari Inspektorat itu apa, dan ada juga kewajiban melakukan pengawasan terhadap Inspektorat. Coba apa Saudara mengetahui itu aturan itu?" tanya jaksa KPK.

"Saya belum pernah membaca," jawab Michael.

Jaksa heran terhadap pengakuan Michael, yang mengaku tidak tahu pergub tersebut. Padahal, kata jaksa, dalam pergub itu tertulis jelas tugas dan peran Michael, yang saat itu menjabat Kepala Inspektorat DKI.

"Waduh, jadi belum pernah membaca? Padahal di sini ada tugas Saudara melakukan pengawasan, di Pasal 14 ayat 3 melakukan pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam keputusan gubernur tentang penugasan BUMD untuk di antaranya hunian DP Rp 0. Jadi sampai sekarang belum pernah baca dan belum terima peraturan gubernur tersebut?" kata jaksa.

"Saya belum pernah baca, Pak," jawab Michael singkat.

Simak Video: PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152 M Pengadaan Lahan Rumah DP 0

[Gambas:Video 20detik]