Menag soal Zain An Najah Ditangkap Densus: Kalau Terbukti Harus Dihukum

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Rabu, 17 Nov 2021 21:48 WIB
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sambangi gedung DPR hari ini. Kedatangannya untuk membahas anggaran bersama komisi VIII DPR.
Menag Yaqut Cholil (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Ahmad Zain An Najah dinonaktifkan dari kepengurusan MUI usai ditangkap Densus 88 terkait kasus dugaan tindak pidana terorisme. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, jika terbukti bersalah, Zain harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ya diproses saja secara hukum. Diproses secara hukum. Kalau memang terbukti ya harus dihukum," kata Yaqut kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/7/2021).

Namun Yaqut tak memberikan komentar lebih lanjut mengenai penangkapan Zain tersebut. Dia kembali mengingatkan soal hukum terkait keterlibatan dalam kasus terorisme.

"Ya kita mau lihat dulu. Kita mau lihat dulu ya. Jadi kalau terlibat teroris ada hukumnya sendiri," ujar Yaqut.

Penjelasan MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan penjelasan setelah Ahmad Zain An Najah ditangkap Densus 88 di kasus dugaan terorisme. MUI mendukung proses hukum yang dilakukan polisi.

Penjelasan MUI itu tertuang dalam bayan Majelis Ulama Indonesia tentang Penangkapan Dugaan Tersangka Terorisme yang dikeluarkan pada Rabu (17/11/2021). Keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar dan Sekjen Amirsyah Tambunan.

"MUI menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan meminta agar aparat bekerja secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan dipenuhi hak-hak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang baik dan adil," demikian keterangan dari MUI.

Berikut pernyataan lengkap MUI soal penangkapan Zain An Najah:

1. Yang bersangkutan adalah anggota Komisi Fatwa MUI yang merupakan perangkat organisasi di MUI yang fungsinya membantu Dewan Pimpinan MUI.
2. Dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan MUI
3. MUI menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan meminta agar aparat bekerja secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan dipenuhi hak-hak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang baik dan adil
4. MUI berkomitmen dalam mendukung penegakan hukum terhadap ancaman tindak pidana terorisme, sesuai dengan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.
5. MUI mengimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak terprovokasi dari kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu.
6. MUI mendorong semua elemen bangsa agar mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan keutuhan dan kedamaian bangsa dan negara.
7. MUI menonaktifkan yang bersangkutan sebagai pengurus di MUI sampai ada kejelasan berupa keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

(knv/idn)