Suara Mahasiswa

Ragam Suara Mahasiswa soal Permen PPKS: Isu Seks Bebas Jadi Sorotan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 17 Nov 2021 16:01 WIB
Poster
Ilustrasi kekerasan seksual. (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pelbagai organisasi mahasiswa telah menyuarakan sikapnya soal Permendikbud PPKS. Ada yang mendukung dari awal, ada pula yang menolak mentah-mentah.

Meski aturan itu dibikin untuk melindungi mahasiswa dari kekerasan seksual, polemik justru berbelok ke kontroversi isu seks bebas.

Permendikbud PPKS atau Permen PPKS adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, ditandatangani Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021.

Poin krusial yang menjadi polemik adalah konsep 'persetujuan korban' atau 'consent' yang menjadi pembeda apakah suatu tindakan termasuk kekerasan seksual atau bukan. Bila suatu tindakan tidak disertai persetujuan korban, maka tindakan tersebut tergolong sebagai kekerasan seksual. Simak pasal yang memuat 'persetujuan korban' pada tautan berita ini, silakan klik.

Namun sebelum pro-kontra muncul, Permen PPKS sudah dinantikan mahasiswa demi keamanan kampus dari kekerasan seksual. Wacana sudah muncul ke publik sejak Juni 2021. Berikut ini sikap-sikap kelompok mahasiswa, dihimpun detikcom hingga Rabu (17/11/2021).

BEM KM Unnes dukung Permendikbud dari awal

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) termasuk kelompok yang sejak awal mendesak Nadiem Makarim mengesahkan Permen mengenai penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Lewat keterangan pers tertulis, 15 Oktober 2021, BEM KM Unnes menjelaskan telah mendapatkan dukungan dari Komnas Perempuan. Kemudian, BEM KM Unnes melakukan audiensi dengan pihak Kemendikbud-ristek, 15 Juni kemarin. BEM KM Unnes berkunjung ke Kemendikbudristek, ditemui oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Profesor Nizam. BEM KM Unnes menyerahkan kertas kebijakan terkait Permen pencegahan kekerasan seksual.

"BEM KM Unnes juga berpartisipasi aktif untuk menjadi mitra kritis dan strategis dari perancangan dan implementasi dari Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi," demikian keterangan BEM Unnes.

BEM se-UI Dukung Permen PPKS

Aliansi BEM se-UI menamakan kelompoknya sebagai Aliansi Kekerasan Seksual dalam Kampus se-UI. Unsur aliansi ini adalah BEM FH UI, BEM UI, BEM IKM FK UI, BEM IM FKM UI, BEM FIK UI, BEM FPsi UI, BEM FT UI, BEM FF UI, BEM FKG UI, BEM Vokasi UI, BEM FMIPA UI, BEM Fasilkom UI, BEM FIA UI, BEM FEB UI, BEM FISIP UI, BEM FIB UI, dan HopeHelps UI (organisasi nirlaba antikekerasan seksual). Mereka mendukung Permen PPKS.

Mereka juga menepis kekhawatiran bahwa Permen PPKS ini bakal melegalkan seks bebas di lingkungan kampus. Permen PPKS juga sudah sesuai dengan norma agama dalam hal menentang kekerasan seksual.

"Perlu diingat bahwa unsur persetujuan atau consent pada Permendikbud-Ristek PPKS bukan tentang membolehkan atau bahkan mendukung seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan siapa saja, melainkan bertujuan untuk melindungi setiap orang dari aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Kehadiran persetujuan atau consent korban merupakan hal yang krusial untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual atau tidak," kata Aliansi BEM se-UI dalam pernyataan sikap tertulis, Jumat (12/11) lalu.

BEM Unsyiah Dukung Permen PPKS

Dari Banda Aceh, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah/USK), Aceh, setuju dengan Permen PPKS. Unsyiah ingin kampus menjadi tempat yang aman.

"Terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS, tentunya ini adalah langkah awal yang baik untuk menekan terjadi tindakan kekerasan seksual, baik itu pencegahan, penanganan, dan sebagainya, yang berfokus pada penanganan mental korban kekerasan," kata Ketua BEM Unsyiah, Fikrah Aulia, kepada wartawan, Jumat (12/11) lalu.

PMII DKI Dukung Permendikbud PPKS

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Pengurus Koordinator Cabang PMII (PKC PMII) DKI Jakarta mendukung Permen PPKS. Mereka meminta perguruan tinggi segera menjalankan Permen Nadiem Makarim tersebut.

"Permendikbudristek ini bagi KOPRI PKC PMII DKI Jakarta, selain inisiatif baik dalam menghasilkan ekosistem pendidikan yang nyaman dan merdeka dari kekerasan seksual yang marak terjadi di perguruan tinggi, tetapi juga berpihak kepada keadilan gender. Di lain sisi, peraturan ini perlu dikawal secara ketat pada tataran implementasi," ujar Ketua Kopri PKC PMII DKI Agustini Nurur Rohmah dalam keterangannya, Jumat (12/11) pekan lalu.

GMNI dukung Permen PPKS

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pimpinan Arjuna Putra Aldino mendukung Permen PPKS. Soal frasa 'persetujuan korban', itu bukanlah masalah yang penting karena Permen ini fokus pada penanganan kekerasan seksual. Masalah perbuatan asuslia termasuk zina atau seks bebas sudah diatur dalam KUHP.

"Kita tidak bisa memaknai frasa 'tanpa persetujuan korban' dengan pengertian legalisasi terhadap perbuatan asusila ataupun seks bebas," kata Wakil Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah, Fanda Puspitasari, dalam keterangan tertulis GMNI, Jumat (12/11) pekan lalu.

GMNI menilai Permen PPKS adalah terobosan progresif (berkemajuan) dalam hal upaya memerangi kekerasan seksual di lingkung perguruan tinggi. Fanda menyatakan terbitnya Permen PPKS perlu dilanjutkan dengan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh DPR untuk menangani kondisi darurat kekerasan seksual di Indonesia.


BEM Unri dukung tapi dorong revisi

Sebulan terakhir, Universitas Riau (Unri) disorot lewat kabar laporan mengenai pelecehan seksual yang diduga dilakukan dosen terhadap seorang mahasiswi pada Oktober lalu. Kasus itu juga muncul seiring isu Permen PPKS. BEM Unri mendukung Permen PPKS namun perlu ada penyempurnaan di pasalnya supaya tidak ada muatan yang, menurut mereka, melegalkan zina.

"Ada beberapa pasal dalam Permen yang rancu. Kita tentunya sudah membaca dan mengkaji pasal-pasal yang ada di Permen 30 dan mengarah akan melegalkan kasus seksual atau perzinaan di kampus," kata Wakil Ketua BEM Unri, Razali, Jumat (12/11/2021).

Dalam Pasal 5 ayat (2) ada beberapa poin yang mengatur kekerasan seksual. Ada frasa 'tanpa persetujuan korban' yang dikhawatirkan BEM Unri malah bisa memicu seks bebas legal di kampus bila ada persetujuan. Mereka ingin pasal itu direvisi.

"Harapan kami mas Menteri Nadiem nanti mau mendengarkan masukan masyarakat dan mahasiswa. Kita tahu prinsipnya mas menteri ini membuat Permen 30 tujuannya adalah melindungi insan di kampus," ujar Razali.

HMI dorong revisi

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta Menteri Nadiem Makarim menerima masukan perbaikan Permen PPKS itu. HMI memahami tujuan Permen PPKS itu baik, namun belum mengacu pada norma yang hidup, belum mempertimbangkan kajian mahasiswa hingga tokoh agama.

"Kami berharap Kemendikbud bergerak cepat melakukan perubahan pada Permen PPKS ini dengan mempertimbangkan poin-poin yang menimbulkan polemik di masyarakat seperti kecacatan materiil di Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 19. Kemudian Kemendikbud harus terbuka untuk melaksanakan diseminasi dengan mahasiswa dan praktisi anti kekerasan seksual agar substansi dari Permen ini sampai kepada masyarakat dan tidak terjadi penyimpangan makna," kata Ketua PB HMI Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Imam Rinaldi Nasution, dalam keterangannya, Jumat (12/11) pekan lalu.

Sema Unimed minta Permen PPKS direvisi

Senat Mahasiswa (Sema) Universitas Negeri Medan (Unimed) meminta Permen PPKS direvisi karena dinilai mengandung kesalahan material dan formil. Mereka tidak setuju dengan definisi kekerasan seksual dalam Permen PPKS, termasuk tidak setuju dengan konsep 'persetujuan korban' berkaitan dengan isu seks bebas.

"Pertanyaannya, apakah Permen ini secara tidak langsung telah melegalkan perzinaan? Paradigma seks bebas berbasis persetujuan (sex by consent) yang memandang bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual adalah persetujuan dari pihak bersangkutan, selama tidak ada pemaksaan, telah berusia dewasa, dan ada persetujuan. Maka aktivitas seksual menjadi halal, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah dan walaupun terjadi di dalam kampus?" kata Ketua Sema Unimed, Rayanda Al Fathira, kepada wartawan, Sabtu (13/11) pekan lalu.

Rayanda menyebut pasal ini tidak berjalan lurus dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Legalisasi seks yang dilakukan secara bebas jika dilakukan atas dasar kemauan oleh orang yang sudah dewasa dinilai tidak sejalan dengan nilai ketuhanan yang tertuang dalam UU Sisdiknas.

Pema USU minta Permen PPKS dievaluasi

Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Pema USU) meminta Permen PPKS dievaluasi. Soalnya, Pema USU menilai perlu adanya pasal larangan seks bebas di dalam Permen itu. Pema USU khawatir dengan konsep 'persetujuan korban' dan 'tanpa persetujuan korban' dalam batasan mengenai kekerasan seksual dalam Permen itu.

"Secara tidak langsung, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 melegalkan perbuatan seksual di lingkungan kampus. Padahal secara keseluruhan substansi Permendikbudristek tersebut memiliki aspek dan tujuan yang baik, akan tetapi adanya frasa pada pasal 5 menghilangkan makna positif dari Permendikbudristek tersebut," kata Presiden Mahasiswa USU Rizki Fadillah kepada wartawan, Senin (15/11).

KAMMI tolak Permen PPKS

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menolak Permendikbud PPKS sekaligus RUU TPKS. Mereka menginstruksikan anggotanya untuk berunjuk rasa di depan gedung DPR.

KAMMI meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mencabut Permen PPKS itu. Bila Nadiem tidak mau, maka KAMMI meminta Nadiem mengundurkan diri.

"Permendikbudristek PPKS telah menyumbang dorongan bagi pengesahan RUU TPKS sekaligus kalangan ulama dan masyarakat Islam telah menolaknya. Hal ini merupakan suatu ancaman kebangsaan di mana pandangan umat Islam diabaikan dan dikebelakangkan dibandingkan kebebasan seksual yang diusung oleh pendukung RUU PKS, RUU TPKS, dan Permendikbudristek PPKS," kata KAMMI dalam instruksi yang ditandatangani Ketua Umum Zaky Ahmad Rivai, diterima detikcom pada Selasa (16/11) kemarin.

Simak video 'Panja Tegaskan Tak Ada 'Sexual Consent' di Draf RUU TPKS':

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/tor)