Pimpinan KPK: Selalu Ada Peluang Bisnis di Balik Urusan PCR

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 17 Nov 2021 14:22 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi Plt Jubir KPK Ali Fikri memberi pernyataan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Gedung KPK, Rabu (8/1/2019). KPK menunjukkan barang bukti suap yang disita dalam OTT tersebut.
Foto Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata: (Ari Saputra-detik)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut tes PCR terindikasi adanya peluang bisnis. Hal itu katanya dimanfaatkan segelintir pihak yang memang ingin mendapatkan keuntungan.

Awalnya Alexander mengaku belum tahu persis sejauh mana pelaporan tentang bisnis PCR di KPK. Namun menurutnya semua laporan pasti ditelaah.

"Laporannya seperti apa tentu nanti laporan tersebut ditelaah terhadap para pihak yang melaporkan yang akan kita klarifikasi apakah ada bukti-bukti awal yang untuk ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan misalnya tetapi prinsipnya seperti itu kami melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut," kata kata Alex kepada wartawan, Rabu (17/11/2021).

Yang jelas, menurut Alex, bila nanti ditemukan adanya dugaan tindak pidana maka pelaporan itu akan diselidiki serta dibantu proses audit. Alex turut mengatakan bila urusan PCR ini memang bisa saja menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"Nanti di tingkat penyelidikan adalah audit investigasi misalnya, atau berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk mendalami lebih lanjut," ucapnya.

"Ini kan (PCR) selalu ada peluang bisnis di dalam kondisi-kondisi seperti itu ya, yang pinter memanfaatkan situasi itu lah yang mendapatkan keuntungan," imbuhnya.

Alex mengatakan KPK juga melihat harga standar PCR di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pasalnya dia mengatakan harga jual PCR akhir-akhir ini kian menurun.

"Karena yang mengadakan antigen, PCR itu kan ada di Kemenkes juga kita lihat harganya di sana kita lihat, kita cek. Mekanismenya jauhnya, kita lihat harga pcr dari Rp 1,5 (juta), ke Rp 500 (ribu) ke Rp 300 (ribu) juga," kata Alex.

Diketahui, Partai Adil Makmur (Prima) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir yang diduga berbisnis tes PCR. Alex menanggapi dan menyebut laporan itu tentunya akan ditelaah serta melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait

"Saya nggak tau apakah sudah ada pihak yang melaporkan ke dumas atau belum. Laporannya seperti apa tentu nanti laporan tersebut ditelaah terhadap para pihak yang melaporkan yang akan kita klarifikasi apakah ada bukti-bukti awal yang untuk ditindak lanjuti ke tingkat penyidikan misalnya," ujarnya.

Dia menegaskan setiap laporan tentu akan ditindaklanjuti. Jika ditemukan unsur pidana, KPK nantinya akan berkoordinasi dengan BPK atau BPKP untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Tetapi prinsipnya seperti itu kami melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut. Kita tidak melihat yang melaporkan siapa sih, tentu akan didalami oleh teman-teman di direktorat pengaduan masyarakat," katanya.

"Kemudian kalau ada indikasi tindak pidana korupsi tentu dilempar ke penyelidikan tentu ada ekspos nanti di sana. Nanti di tingkat penyelidikan ada lah audit investigasi misalnya, atau berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk mendalami lebih lanjut," tambahnya.