Isu Marsekal Hadi Masuk Kabinet, PPP: Tak Guna Usulkan Nama

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 16 Nov 2021 20:16 WIB
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai paham dan gerakan radikalisme bisa dicegah dan dihentikan, jika seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani buka suara soal isu reshuffle yang memasukkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke kabinet. Arsul mengatakan pihaknya tidak ada dorongan apa pun terkait hal itu.

"Yang jelas PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong-dorong apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan lainnya atau yang lain masuk kabinet," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).

Lagi pula, menurut Arsul, Presiden memiliki hak prerogatif dan pertimbangan tersendiri terkait reshuffle. Jadi, menurutnya, tidak ada gunanya mengusulkan nama.

"Karena soal-soal seperti ini menurut hemat saya tidak ada gunanya juga pihak luar mendorong-dorong karena Presiden itu punya pertimbangan dan keputusannya sendiri," ucapnya.

Arsul mengatakan kebiasaan Jokowi yang tidak ingin diberi masukan terkait keputusan jabatan di kabinet. Meski begitu, dia akan meminta masukan jika menginginkan.

"Yang jelas kalau kita melihat kebiasaan Pak Jokowi itu terkait dengan positioning atau kebijakan kebijakan yang khusus beliau ini bukan tidak mau diberi masukan, tetapi kalau beliau memerlukan masukan itu beliau yang akan meminta, yang akan meminta masukan, yang akan proaktif," lanjut Arsul.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di ruang kerjanyaPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di ruang kerjanya. (Foto: Dok. Puspen TNI)

"Jadi saya yakin kalaupun ada yang mencoba memberi masukan, mengusul-usulkan si A si B itu menurut saya kalau tidak seusai dengan apa yang ada di pikiran Pak Jokowi itu ya ke sia-sia saja," lanjut Arsul.

Arsul lantas mengambil contoh posisi Kapolri yang diberikan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia tidak yakin ada yang mengusulkan Listyo.

"Kenapa? kita sudah menyaksikan sendiri soal Kapolri, yang diusulkan si ini-si itu, tapi yang dipilih Pak Listyo Sigit, saya tidak yakin ada yang mengusulkan Pak Listyo, tapi itu sebetulnya pelajaran apa? Presiden punya kemandirian sendiri, Presiden memegang hak prerogatif yang melekat pada jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," tuturnya.

Simak juga 'Hadi Tjahjanto Berpeluang Masuk Kabinet, PD: Mudah-mudahan':

[Gambas:Video 20detik]