Ketua MPR Dukung Implementasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Inkana Putri - detikNews
Senin, 15 Nov 2021 22:12 WIB
Ketua MPR Dukung Implementasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menghadiri Pelantikan sekaligus Seminar Nasional Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Senin (15/11). Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet membahas soal penegakan hukum yang berkeadilan.

Ia mengatakan seiring proses pematangan kehidupan demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya diperlakukan sebagai sebuah prosedur, namun harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri. Hal ini meliputi pemberian rasa keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tersebut dapat mengayomi dan memberikan rasa aman, bukan justru berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.

"Secara filosofis, penegakan hukum yang berkeadilan juga harus merujuk pada konsep keadilan sebagaimana diamanatkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menempatkan keadilan sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Selain, sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menempatkan keadilan sebagai hak yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (15/11/2021).

Terkait hal ini, Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan soal hasil survei indeks supremasi hukum (rule of law index) yang dirilis World Justice Project pada Oktober 2021. Survei ini menempatkan Indonesia pada peringkat 68 dari 139 negara yang disurvei. Sebelumnya pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 59 dari 128 negara.

Sementara itu, hasil lembaga survei Poltracking Indonesia pada Oktober 2021 mencatat angka kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia sebesar 52,8 persen. Menurut Bamsoet, angka ini sangat rendah jika dibandingkan capaian pada sektor lainnya, dan lebih rendah dari rata-rata angka kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 67,4 persen.

"Sedangkan hasil survei Charta Politika yang dirilis pada Agustus 2021 mencatat angka kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia hanya mencapai 49,5 persen, lebih rendah dari angka kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 62,4 persen. Berbagai hasil survei tersebut mengisyaratkan pesan penting bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam pembangunan hukum di Indonesia," paparnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyampaikan penguatan sistem hukum nasional harus menjadi pilar pembangunan. Adapun hal ini sesuai amanat dalam visi Indonesia 2045, yakni menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Bamsoet mengatakan visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan aparat penegak hukum yang berintegritas, serta penyelenggara negara dan warga negara yang taat hukum. Untuk itu, ia meminta agar penegakkan hukum di Indonesia semakin ditingkatkan.

"Penegakan hukum harus semakin berkualitas yang dilandasi dengan penghormatan terhadap HAM, literasi dan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, serta menguatnya sistem hukum nasional melalui penataan regulasi. Karenanya, sebelum tahun 2045, seluruh hukum warisan kolonial harus sudah digantikan oleh hukum nasional. Revisi UU KUHP yang sedang dilakukan oleh DPR RI harus didukung, sehingga bisa selesai sebelum berakhirnya masa tugas DPR RI periode 2019-2024," katanya.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN ini pun menambahkan perwujudan hukum nasional perlu berlandaskan pada kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai melalui tahapan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Guna mencapai hal tersebut, pembangunan harus menjadi rangkaian langkah dan kebijakan yang terarah, terencana, dan dilindungi oleh payung hukum, untuk memenuhi aspek legalitas, serta landasan gerak dan operasional.

"Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengamanatkan segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, harus dilaksanakan dengan tidak mengesampingkan aspek hukum," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, turut hadir antara lain Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (virtual), Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI Brigjen Pol Asep Edi Suheri, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fachri Bachmid, Dosen Business Law Universitas Bina Nusantara (BINUS) Dr. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki. Hadir pula Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Institute of Business Law and Management (IBLAM) Dr. Marjan Mihardja, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Jakarta Ditho Sitompoel, serta Ketua Umum PERMAHI 2021-2023 Fahmi Nakamule beserta segenap jajaran Pengurus DPN PERMAHI.

(fhs/ega)