Bertemu Gubernur Sulteng, Mendes PDTT Bahas Pengembangan Smart Village

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Senin, 15 Nov 2021 21:31 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.
Foto: Dok. Kemendes PDTT
Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura. Pertemuan tersebut membahas program pengembangan desa cerdas (smart village) di Sulawesi Tengah.

Halim mengatakan pengembangan smart village dilakukan untuk mempercepat pembentukan desa mandiri. Hal ini juga menjadi upaya desa memanfaatkan teknologi tepat guna agar pembangunan berlangsung efisien.

Dalam kesempatan tersebut, Halim menegaskan pengembangan smart village perlu sejalan dengan kearifan lokal. Sebab, dirinya tak ingin pemanfaatan teknologi di desa mematikan budaya dan tradisi yang telah ada.

"Benar bahwa smart village mengandalkan internet of things (IoT), dan dengan begitu perubahan terbesarnya ada pada proses digitalisasi, tetapi semua itu harus selaras dengan tradisi dan budaya desa, agar proses pembangunan desa ini adil dan bersesuaian dengan dinamika masyarakat desa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Lebih lanjut Halim mengatakan penghargaan pada kearifan lokal sejalan dengan tujuan SDGs Desa ke-18, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ia menyebut SDGs Desa juga merupakan acuan bagi proses pembangunan desa berkelanjutan yang digagas Kemendes PDTT.

"(Program smart village) jangan sampai meleset. Harus ada penanganan khusus. Sekarang piloting desa (desa percontohan) kaitannya dengan kearifan lokal," katanya.

Selain berpijak pada tradisi baik setempat, kata Halim, pengembangan smart village juga perlu disertai pelestarian lingkungan. Menurutnya, hal tersebut penting menjadi catata mengingat smart village memiliki enam pilar. Keenamnya yakni, warga cerdas (smart people), mobilitas cerdas (smart mobility), ekonomi cerdas (smart Economic), pemerintahan cerdas (smart government) pola hidup cerdas (smart living), dan lingkungan cerdas (smart environment).

Terkait hal ini, Kemendes PDTT pada 2022 akan melaksanakan proyek percontohan smart village di tiga kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Parigi Moutong, Sigi, dan Banggai. Dari masing-masing kabupaten tersebut, Halim mengatakan nantinya akan ditentukan 20 desa yang menjadi percontohan.

Adapun penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan smart village antara Kemendes PDTT dan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah ini akan dilaksanakan pada 6 Desember 2021.

"Pilot project-nya bertahap. Tahun depan tiga kabupaten dulu, tahun berikutnya di kabupaten lain," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah menyepakati dukungan kerja sama dari Bank Dunia untuk meningkatkan sistem dan menguatkan kelembagaan untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Desa melalui Program Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan (P3PD). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja di 74.954 desa di Indonesia. Selain Bank Dunia, pihak-pihak yang terkait dalam program ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, DJPK Kementerian Keuangan, Kemenko PMK dan Bappenas, serta desa-desa seluruh Indonesia.

Dalam hal ini, Kemendes PDTT berfokus pada penguatan pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas sosial, dan solusi pembangunan berbasis lokal di desa. Dari sinilah nantinya gagasan mengenai smart village dan garis-garis pelaksanaannya berawal dan akan dilaksanakan. Sejauh ini, langkah-langkah untuk mewujudkan kemandirian desa melalui program smart village berlangsung dinamis dan kini sudah sampai tahap pembikinan desa percontohan (pilot project).

(akn/ega)