LaNyalla Sebut Ada 'Penumpang Gelap' Sesatkan Arah Bangsa Indonesia

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Minggu, 14 Nov 2021 20:00 WIB
LaNyalla Minta Anggota Pemuda Pancasila Jatim Capai 150 Tiap Cabang
Foto: DPD
Jakarta -

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menutup Muktamar ke-XII Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara virtual, Minggu (14/11/2021). Pada kesempatan itu, ia mengajak anggota KAMMI untuk memahami dan meneruskan cita-cita pendiri bangsa Indonesia.

LaNyalla menyatakan banyak penumpang gelap yang mengendalikan arah perjalanan bangsa Indonesia. Menurutnya, hal inilah yang membuat arah perjalanan Indonesia melenceng dari kehendak dan cita-cita para pendiri bangsa.

Ia menuturkan kondisi tersebut disebabkan amandemen konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam. Amandemen itu, sebut LaNyalla, mengubah banyak pasal yang nyaris tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai nilai luhur bangsa.

"Sejak amandemen tersebut, kita seolah melepaskan diri dari DNA asli bangsa ini. Perubahan konstitusi dalam empat tahap yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 telah kebablasan dan sarat dengan muatan Kepentingan para penumpang gelap," ungkap LaNyalla dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (14/11/2021).

LaNyalla menjabarkan jika dilihat dan cermati lebih jauh, sejumlah pihak yang dulu berjasa besar dalam proses lahirnya bangsa dan negara, tidak bisa terlibat dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa. Sebab, wajah dan arah bangsa ini hanya ditentukan oleh partai politik.

"Partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa. Dan, hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI bersama pemerintah yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga bangsa," cetus LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menyerukan jika KAMMI ingin mengimplementasikan cita-cita para pendiri bangsa, tentu harus memahami apa itu cita-cita para pendiri bangsa.

"Bahkan bukan hanya memahami dengan membaca Pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana cita-cita itu tertulis. Tetapi juga perlu merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa yang saat itu bersidang dalam forum BPUPKI dan PPKI dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia," tegas LaNyalla.

LaNyalla lantas mengulas proses penyusunan konstitusi Indonesia, dari pembukaan hingga batang tubuh, melibatkan banyak sumbangsih pemikiran dari lintas tokoh. Dikatakan LaNyalla, mereka berada dalam suasana kebatinan yang sama lantaran mereka semua merasakan bagaimana menjadi bangsa yang terjajah.

LaNyalla pun berseloroh Indonesia semakin menjadi negara liberal kapitalis. Sebab, segelintir orang bisa menguasai separuh sumber daya alam di negara ini.

"Hal itu terjadi karena Pancasila hanya dibacakan dalam upacara dan peringatan kenegaraan, sudah tidak lagi membumi. Sehingga ibarat raga tanpa jiwa," imbuh LaNyalla.

Ia pun menyoroti persatuan Indonesia yang dirasakannya semakin rapuh. Polarisasi masyarakat dianggap LaNyalla sebagai sinyal negatif bagi persatuan bangsa dan negara.

"Hal ini ditandai dengan polarisasi antarkelompok yang belakangan semakin menguat dan tajam sejak adanya penerapan ambang batas pemilihan (Presidential Threshold) dalam kontestasi Pilpres maupun Pilkada. Sehingga sering terjadi hanya ada dua pasangan calon yang head to head," papar LaNyalla.

Ia menuturkan kondisi tersebut menyuguhkan kegaduhan nasional. Sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum. Ia memandang ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group, maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara.

"Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran," cetus LaNyalla.

Berangkat dari keresahan itu, LaNyalla mendorong KAMMI untuk mengambil posisi dalam situasi kebangsaan saat ini. "Sudah seharusnya KAMMI memandang rencana amandemen perubahan ke-5 yang kini tengah bergulir sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa ini," kata LaNyalla.

(fhs/ega)