Palsukan Buku Nikah untuk Akali Imigrasi , WN Yaman Dibui 33 Bulan

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 12 Nov 2021 15:41 WIB
(Foto: Sidang Mahmud-dok Imigrasi)
Foto: (Foto: Sidang Mahmud-dok Imigrasi)
Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menjatuhkan hukuman 2 tahun dan 9 bulan penjara kepada WN Yaman, Mahmud. Majelis memutuskan Mahmud terbukti memalsukan buku nikah dengan maksud untuk mengakali administrasi imigrasi berupa izin tinggal.

PN Jakut menyatakan Mahmud terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 123 huruf a UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yaitu mengenai pemberian surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar secara sengaja dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri.

"Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 9 bulan serta denda sebesar Rp 300 juta subsider 1 bulan kurungan penjara," putus majelis sebagaimana dilansir Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)) PN Jakut, Jumat (12/11/2021).

Putusan itu diketok Kamis (11/11) kemarin dengan ketua majelis Hotnar Simarmata. Menanggapi putusan itu, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara menyatakan menghormati putusan itu.

Arya menceritakan kasus ini bermula saat Petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dihubungi oleh anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Kantor Kedubes Yaman.

Setelah dilakukan pengecekan, diketahui paspor Mahmud sedang berada di Kantor Imigrasi Serang untuk permohonan alih status dari izin tinggal terbatas (ITAS) penyatuan keluarga ke izin tinggal tetap (ITAP) pada 27 Oktober 2020. Di sisi lain, Mahmud juga tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Sub Direktorat Penyidikan Ditjen Imigrasi.

"Saat itu petugas imigrasi di Kanim Serang curiga karena rentang waktu pengajuan alih status izin tinggal yang terlalu dekat dengan izin tinggal sebelumnya," ungkap Angga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati pernikahan WNA tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terdapat beberapa kejanggalan pada buku nikah yang ditunjukkan oleh Mahmud, antara lain tidak terdaftarnya nomor registrasi yang tercantum, penulisan masih menggunakan tangan, serta ketidaksesuaian stempel KUA dan tanda tangan Kepala KUA.

"Mahmud telah ditahan di ruang Detensi Imigrasi Dijen Imigrasi sejak 6 April 2021 dan dibatalkan izin tinggalnya pada hari yang sama. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, MHAS ditahan oleh jaksa di Rutan Cipinang pada 16 Agustus 2021 dan sidang pertama terhadap MHAS dilakukan pada 16 September 2021," beber Arya.

(asp/yld)