Luhut Minta Mafia Pelabuhan Dipenjarakan, Kabareskrim Langsung Bergerak

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Jumat, 12 Nov 2021 15:21 WIB
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto (Dok. Bareskrim Polri)
Jakarta -

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK hingga Polri tak ragu memenjarakan mafia di pelabuhan mengingat masih banyak praktik kecurangan di sana. Bareskrim Polri sedang menyusun petunjuk arah (jukrah) untuk menindaklanjuti arahan Luhut.

"Sedang kita susun jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marves," ujar Kabareskrim Komjen Agus Andrianto saat dimintai konfirmasi, Jumat (12/11/2021).

Agua mengatakan pihaknya terus mengawasi praktik kecurangan yang terjadi di pelabuhan. Namun, Agus meminta para pelaku usaha juga aktif membuat laporan apabila menemukan kecurangan.

"Sementara kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan juga dilakukan, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," tuturnya.

Terpisah, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan memastikan kepolisian akan bekerja sama dengan instansi terkait lain untuk menindak mafia di pelabuhan. Ramadhan mengatakan mafia pelabuhan sangat merugikan masyarakat dan mengganggu proses pemulihan ekonomi.

"Terkait dengan persoalan praktik kecurangan di pelabuhan, tentu Polri akan melakukan kerja sama bersama stakeholder terkait," kata Ramadhan.

"Polri bersama stakeholder akan mengawasi dan melakukan penindakan terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi di pelabuhan. Karena hal ini merupakan salah satu menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dan juga mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional," sambungnya.

Sebelumnya, Luhut meminta KPK tak segan memenjarakan mafia-mafia di pelabuhan. Sebab, Luhut melihat masih banyak praktik kecurangan terjadi di pelabuhan.

Hal itu dikatakan Luhut pada saat menghadiri webinar Stranas PK 'Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan', Kamis (11/11). Luhut mengatakan, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai birokrasi di pelabuhan belum sesuai dengan harapan.

"Namun, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok. Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk me-monitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut.

"Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala, ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan," tambahnya.

Luhut menyebut pengawasan pada setiap pelabuhan itu sangat diperlukan. Hal itu guna mewujudkan pelabuhan Indonesia yang hebat.

"Pengawasan pada national logistic ecosystem tidak hanya diterapkan di Batam, tapi diimplementasikan pada 10 pelabuhan utama di Indonesia. itu akan membuat Indonesia menjadi hebat ke depan," katanya.

(drg/knv)