Teguh Widodo Somasi Pimpinan Salah Satu Media Online di Bogor

Atta Kharisma - detikNews
Jumat, 12 Nov 2021 10:37 WIB
Teguh Widodo Somasi Pimpinan Salah Satu Media Online di Bogor
Foto: DPRD Kabupaten Bogor
Jakarta -

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Teguh Widodo melayangkan somasi terhadap pemimpin salah satu media online setelah media tersebut memberitakan dirinya mendukung dan turut menerima uang pungutan liar (pungli) di Pasar Citeureup. Politisi asal PKS ini meminta pemimpin media online tersebut memberikan klarifikasi dan permintaan maaf selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam.

"Kami tegaskan bahwa Teguh Widodo selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak menyetujui apalagi menerima aliran dana pungli," jelas Ketua Tim Kuasa Hukum Teguh Widodo Edi Iriawadi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/11/2021).

Selain Edi, tim kuasa hukum Teguh Widodo juga beranggotakan 8 orang lain di antaranya Iswahyudi, Deni Afne, Krisbiono, Murdoko, Iwan Kusmawan, Ronida, dan Sutrisno Uloli.

Somasi dilayangkan setelah berita yang berjudul 'Soal Pungutan Liar Kades Citeureup akui punya dasar hukum dugaan aliran dana ke oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PKS' dan 'Main receh, warga Citeureup sayangkan sikap Kades dan oknum Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PKS' tayang pada Rabu (3/11) minggu lalu.

Atas pemberitaan tersebut, Teguh Widodo telah menghubungi pihak redaksi untuk mengoreksi dan mencabut berita karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi mencemarkan nama baik serta pembunuhan karakter.

Namun sampai surat somasi dibuat masih belum ada koreksi atau pencabutan isi berita tersebut.

"Tapi sampai surat ini dibuat belum ada koreksi atau pencabutan isi berita tersebut kecuali berita ketiga dengan judul 'Pungli Pasar Satu dan Dua Citeureup OKP Inspira Bogor Desak Kepolisian Usut Keterlibatan Oknum Dewan," papar Edi.

Edi juga menambahkan kalau berita tersebut merupakan tindakan trial by press atau peradilan melalui media, yang memvonis kalau kliennya telah bersalah melakukan dukungan dan menerima aliran dana pungli di Pasar Citeureup.

"Fakta sebenarnya, klien kami sudah menjalani tupoksinya sebagai anggota dewan dan mendapat perintah langsung dari ketua DPRD serta diketahui oleh Fraksi PKS untuk mengadvokasi tentang keluhan masyarakat mengenai ketertiban masyarakat di wilayah Desa Citeureup," ungkapnya.

Edi menegaskan kalau kliennya memberikan waktu selama tiga hari ke depan untuk menerima respon atas somasi sebelum Teguh dan tim kuasa hukumnya menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers dan melaporkan ke pihak yang berwajib.

"Kalau tuntutan ini tidak dipenuhi maka kami akan mempertimbangkan untuk menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers dan melaporkan kepada pihak yang berwajib atas pelanggaran pidana sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2003 tentang ITE," pungkasnya.

(fhs/ega)