12 Poin Kesepakatan Ijtima Ulama MUI, dari Kripto hingga Toa Masjid

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 12 Nov 2021 07:39 WIB
gedung MUI
Ilustrasi (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta -

Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan sejumlah kesepakatan. Para ulama sepakat bahwa penggunaan kripto sebagai mata ulang hukumnya haram. Berikut poin-poin kesepakatan ijtima ulama.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII diselenggarakan sejak Senin (9/11) kemarin. Hasil kesepakatan itu dibacakan Ketua Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam.

1. Kripto Haram Sebagai Mata Uang

Kesepakatan pertama adalah, para ulama setuju bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang adalah haram. Sebab kripto disebut tidak memenuhi sil'ah secara syar'i.

"Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram," ujar Ketua Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (11/11/2021).

Niam pun menyampaikan beberapa alasan kripto itu haram. Ini dikarenakan kripto mengandung gharar, dharar, juga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

"Cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i," ungkapnya.

2. Permendikbud PPKS Minta Dicabut

Ijtima ulama juga menyoroti frasa 'tanpa persetujuan korban' di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Ijtima ulama MUI menilai frasa itu bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

"Meminta kepada Pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi/merevisi Peraturan Mendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan sebagaimana ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, dan materi muatannya wajib sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia," katanya.

Simak video 'Kripto dan Pinjol Dapat Stempel Haram MUI':

[Gambas:Video 20detik]