APEKSI Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Perhatikan Wilayah Aglomerasi

Erika Dyah - detikNews
Jumat, 05 Nov 2021 21:14 WIB
Bima Arya
Foto: APEKSI
Jakarta -

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus menimbang manajemen pembangunan regional. Menurutnya, hal ini sangat penting berkaca dari persoalan di kawasan aglomerasi Jabodetabek.

"Menyongsong IKN ini bukan hanya menyiapkan kawasan Penajam, bukan hanya membangun Istana. Tapi juga bagaimana menyiapkan aglomerasi di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan kota-kota lainnya di Kalimantan," ungkap Bima dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).

"Berpuluh tahun kebagian macetnya, terlambat membangun transportasi sehingga terseok-seok. Cukup banyak warga yang kemudian agak bernapas ketika IKN pindah, mereka berharap beban (di Jabodetabek) bisa berkurang," ujarnya.

Dalam pembukaan Rapat Kerja Komwil V APEKSI di Samarinda, Kalimantan Timur, pria yang juga merupakan Wali Kota Bogor ini menilai bahwa masih ada waktu bagi daerah untuk menyelaraskan pembangunan dengan IKN yang baru nanti.

"Masih ada tiga tahun menuju cita-cita Presiden Joko Widodo memindahkan IKN ke luar Pulau Jawa. Mari kita sama-sama meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan atensi, bahwa rencana IKN yang baru harus memberikan dampak ekonomi, harus melalui perencanaan yang matang. Tidak hanya di Kaltim tapi seluruh Kalimantan," jelas Ketua Wali Kota se-Indonesia.

"Jadi regional development growth-nya harus betul-betul dihitung dan direncanakan. Mari kita berdialog dengan Pak Suharso Monoarfa di Bappenas, mari kita dialog dengan Ibu Sri Mulyani. Alokasinya, pelaksanaannya bukan hanya di Penajam Paser saja tapi harus se-Kalimantan tadi. Bagaimana mengatur pola tadi," tambahnya.

Bima pun menilai pembangunan IKN seharusnya menguntungkan kota-kota se-Kalimantan dengan memberikan ruang kesempatan yang besar sebagai rantai pemasok siklus industri dari hulu ke hilir.

"Dan pembangunan IKN tidak boleh meminggirkan budaya adat lokal. Jadi aset sosial budaya ini harus tetap dijaga. Sehingga ibukota negara yang baru nanti bisa menjadi miniatur Indonesia yang sesungguhnya," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi mengatakan apa yang disampaikan Ketua APEKSI Bima Arya sejalan dengan ide-ide Pemprov Kaltim.

"Kita tidak ingin IKN hanya membangun di titik nol tapi juga membangun di seluruh pulau Kalimantan serta bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh anak bangsa yang ada di Kalimantan. Ini adalah momentum yang luar biasa. Semoga nanti Kalimantan dan Indonesia Timur akan terjadi keadilan pembangunan di Jawa dan luar Jawa," ujar Hadi.

Hadi menilai pembangunan di ibu kota negara yang baru nantinya harus seimbang dan terintegrasi.

"Tidak boleh nanti berbeda. Pergi ke IKN begitu indahnya, kemudian kita ke Samarinda atau ke Balikpapan malah terjadi ketimpangan pembangunan. Bersyukur gagasan kami, diperluas oleh APEKSI. 9 kota di Kalimantan harus terkoneksi dengan baik dengan IKN. Ketika IKN diputuskan di sini, kami semua mengucapkan terima kasih kepada Presiden," pungkasnya.

(ncm/ega)