Muncul Wacana Taksi Online Lolos Ganjil Genap, Dishub DKI Bicara Kendala

Isal Mawardi - detikNews
Kamis, 04 Nov 2021 16:44 WIB
Ganjil genap di DKI Jakarta resmi diperpanjang pemberlakuannya hingga 15 November 2021. Razia bagi kendaraan yang melanggar pun gencar dilakukan.
Ilustrasi ganjil genap. (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David ML Tobing meminta agar ganjil-genap (gage) tidak berlaku bagi taksi online. Hal ini, kata David, disebabkan sebagian besar masyarakat menggunakan taksi online untuk beraktivitas selama PPKM.

Mulanya, David meminta kebijakan ganjil-genap dievaluasi karena dianggap membatasi mobilitas taksi online.

"Penerapan ganjil-genap perlu dievaluasi agar tidak menciptakan persepsi di publik bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah yang mampu memiliki lebih dari satu mobil pribadi dengan pelat nomor ganjil dan genap. Pemerintah seharusnya juga mempertimbangkan masyarakat yang selama ini tergantung pada transportasi umum untuk aktivitas harian," kata Daviddalam diskusi webinar 'Selamat Datang Macet, Selamat Tinggal Pandemi?' melalui Zoom, Kamis (4/11/2021).

David berharap, jika ditetapkan menjadi angkutan sewa khusus (ASK), taksi online mendapat perlakuan khusus layaknya transportasi umum lain, yakni tidak terkena aturan ganjil-genap.

"Ketika pemerintah sudah menyatakan bahwa taksi online adalah transportasi umum, maka seharusnya itu (taksi online) pun bisa diberlakukan sama dengan transportasi lain, termasuk dalam hal ini ganjil-genap," ujar David.

"Taksi online seharusnya menjadi pilihan dan dikecualikan dari kebijakan ganjil-genap," katanya.

Taksi online, terang David, sangat relevan dengan kebutuhan konsumen di musim hujan seperti saat ini. "Misal nanti di musim hujan ini, kan juga belum tentu mereka bisa naik ojek online ini dan juga di masa pandemi," tutur David.

Kabid Pengendalian Operasional Lalin dan Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Massdes Arofy bicara kendala taksi online bisa lolos ganjil-genap. Hal itu bermasalah pada penandaan yang membedakan taksi online dengan mobil biasa.

"Penandaan tidak mudah, karena dulu kita ingat, mungkin bisa dilihat dari sisi yang berbeda, dari stiker," imbuh Massdes Arofy.

"Tapi dulu saja Kementerian Perhubungan dan BPTJ mendesain stiker yang tidak besar, hanya diameter 9 cm, kecil sebetulnya, mau ditempel di kaca, mereka (perwakilan taksi online) menolak, ini ada (alasan) privasi ya," tuturnya.

Selain itu, Massdes Arofy menambahkan penandaan stiker rawan duplikasi. Cara lainnya adalah QR Code. Namun hal itu dinilai tidak efektif.

"Ini akan menimbulkan impact saat inspeksinya itu ada impact ikutannya, menimbulkan antrean ke belakang, itu isu lain lagi nanti," ungkap Massdes.

Massdes Arofy berharap ada sesi khusus antara pemerintah dan perwakilan taksi online. Pertemuan itu juga diharapkan diikuti sejumlah pakar.

Direktur Lalu Lintas BPTJ Sigit Irfansyah mengatakan pihaknya sudah bersurat ke Korlantas Polri terkait penandaan taksi online. Yakni penandaan pada pelat nomor layaknya mobil listrik.

"Kami BPJT sudah bersurat ke Korlantas, jadi ada penandaan dari plat nomor, kita tahu mobil listrik dari pelatnya, jadi kalau kita pihak kepolisian mau penandaan seperti itu bahwa itu ASK (angkutan sewa khusus) itu dimungkinkan, kalau stiker mereka sudah nolak, di ASK kan banyak grup, kalau grup (satu) setuju, tapi grup (lainnya) tidak setuju, selesai urusannya, jadi memang tidak mudah," jelasnya.

(isa/dhn)