Jokowi Pamer Keberhasilan RI Atasi Karhutla di World Leaders Summit

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Selasa, 02 Nov 2021 18:44 WIB
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu pembicara yang diundang khusus di World Leaders Summit on Forest and Land Use di Glasgow, Skotlandia. Dalam forum itu, Jokowi menyampaikan tiga pandangannya terkait menjadikan hutan sebagai bagian dari aksi iklim global.

"Pertama, perhatian kita harus mencakup seluruh jenis ekosistem hutan, tidak hanya hutan tropis, tapi juga hutan iklim sedang dan boreal," kata Jokowi di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (2/11/2021).

Jokowi mengatakan kebakaran hutan berdampak pada emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati apa pun jenis ekosistemnya. Kebakaran dahsyat di benua Amerika, Eropa, dan Australia juga menjadi kekhawatiran bersama.

"Indonesia siap berbagi pengalaman tentang keberhasilannya mengatasi karhutla dengan negara-negara itu," imbuhnya.

Terkait pengelolaan hutan, Jokowi menjelaskan Indonesia telah mengubah paradigmanya, dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan. Hal tersebut menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh.

Selain itu, Indonesia melakukan restorasi ekosistem mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Indonesia memiliki lebih 20 persen total area mangrove dunia atau terbesar di dunia.

"Indonesia juga akan mendirikan Pusat Mangrove Dunia di Indonesia," lanjutnya.

Kedua, Jokowi menilai mekanisme insentif harus diberikan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Sertifikasi dan standar produksi harus disertai market incentives, sehingga berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan menjadi hambatan perdagangan.

Jokowi juga menegaskan bahwa sertifikasi, metodologi, dan standar tersebut harus didasari parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah. Sertifikasi juga harus berkeadilan sehingga berdampak pada kesejahteraan, khususnya petani kecil.

"Sertifikasi juga harus pertimbangkan semua aspek SDGs sehingga pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat," tegasnya.

Ketiga, Jokowi memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Menurut Jokowi, komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa memberi bantuan bukan berarti dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Jokowi mengatakan dukungan harus country-driven, didasari kebutuhan riil negara berkembang pemilik hutan.

"Bagi Indonesia, dengan atau tanpa dukungan, kami akan terus melangkah maju. Kami kembangkan sumber-sumber pendanaan inovatif, di antaranya pendirian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, penerbitan green bond dan green sukuk, serta mengembangkan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon sebagai insentif bagi pihak swasta dalam mencapai penurunan emisi," jela Jokowi.