Ekonom Faisal Basri Bantah RI Dikuasai China

Deden Gunawan - detikNews
Selasa, 02 Nov 2021 07:59 WIB
Jakarta -

Sejak masa kampanye pemilihan presiden 2019 sejumlah pihak menggaungkan seolah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah tergadai ke China. Negeri ini telah dikuasai dan terbelit utang maha besar dan puluhan juta tenaga kerja asal China telah menyusup ke negeri ini.

Ekonom senior Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Faisal Basri menepis semua isu tersebut. Faktanya, kata dia, nilai investasi dari China posisinya masih di nomor 22. Investor terbesar untuk Indonesia saat ini masih dari Singapura.

"Pinjaman terbesar kita dari Singapura. Jadi tak benar kita dikuasai oleh China, sampai sekarang kita tak dibelit China. Indonesia masih kalah dengan Malaysia, Singapura, Thailand untuk meraup investasi dari China," papar Faisal Basri dalam program Blak-blakan yang tayang di detik.com, Senin (1/11/2021).

Sekalipun demikian, dia melanjutkan, tetap ada yang harus diwaspadai dari pola investasi yang dilakukan China. Karena negara itu selalu menyertakan tenaga kerja tak terlatih dalam jumlah banyak. Koefisien investasi dan penertaan tenaga kerja dari China 3,4, dibandingkan dengan Korea Selatan (1,6), dan Singapura yang cuma 0,1. "Kasarnya, untuk 1 juta dolar investasi, kata Faisal, China membawa 3,4 tenaga kerja," tegas ekonom kelahiran Bandung, 6 November 1059 itu.

Tenaga kerja tak terlatih yang dibawa para investor China antara lain tukang kebun, sopir forklift, juru masak, satpam. Hal semacam ini sangat sensitive mengingat kondisi di dalam negeri justru banyak pekerja yang terkena PHK, terutama di tengah pandemic. Tapi tenaga kerja asal China tetap diizinkan masuk terus.

"Jumlahnya puluhan ribu orang itu, bukan puluhan juta seperti di medsos. Tak benar yang dibilang Pak Luhut cuma 3.500. Saya ada datanya. Mereka datang dari Sam Ratulangi, Manado. Sebagian masuk dengan visa status kunjungan," papar Faisal Basri.

Selain itu, dia meminta pemerintah jangan mengobral berbagai fasilitas dan gerlalu gampang mengiyakan keinginan China dalam setiap negosiasi karena ada konsekuensi geopolitik, geostrategis, geosecurity. "Keberatan saya adalah, jangan mengobral fasilitas kepada China seperti yang terjadi pada kasus smelter nikel," tegasnya.

Faisal memberikan gambaran, kalau pengusaha China mempunyai smelter di negaranya sendiri dia akan membeli biji nikel di pasar internasional seharga 80 dolar perton. Tapi dengan punya smelter di Indonesia dia cukup keluarkan 20 dolar perton. "Kan bodoh kita ini," tegasnya.

Fasilitas lain yang diumbar adalah bebas bayar keuntungan perusahaan selama 20 tahun. Berbagai nikel hasil olahannya pun hampir 100 persen diekspor ke China. "Jadi tidak benar smelter china ini mendukung industrialisasi di Indonesia tapi mendukung industrialisasi di China," tegas Faisal dengan geram.

(jat/jat)