Wakil Ketua DPD Dorong Penataan Kembali Konstitusi dari Hulu

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 20:45 WIB
Waket DPD Dorong Penataan Kembali Konstitusi dari Hulu
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menilai perlu adanya penataan kembali reformasi yang sudah berjalan sejak 1998. Menurutnya, reformasi sampai saat ini belum berjalan sempurna karena belum sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

"Reformasi yang sudah berjalan puluhan tahun ini memang harus kita koreksi kembali. Apakah reformasi yang sudah berjalan ini bisa dikatakan sempurna? Saya kira reformasi kita offside dalam sisi demokrasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

Pada acara peluncuran Forum Dialektika di kawasan Menteng, Jakarta hari ini, Senator asal Bengkulu ini menyebut demokrasi saat ini cenderung tidak mengedepankan musyawarah. Melainkan hanya berkutik one man one vote yang justru melahirkan demokrasi kuantitatif.

"Apalagi demokrasi kita mahal sekali, karena cenderung menjauhkan dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dikit-dikit kita voting, tidak mengedepankan musyawarah. Demokrasi yang murni adalah musyawarah," terangnya.

Sultan juga menambahkan demokrasi berpeluang menimbulkan sistem oligarki dari sektor politik dan ekonomi. "Saat ini kita lihat, ada seseorang yang tidak tahu apa-apa namun punya uang bisa langsung jadi. Ini merupakan PR kita, untuk itu kita harus melihat hulunya," tuturnya.

Untuk itu dia berharap semua pihak harus bersama-sama dalam menata kembali konstitusi dari hulunya. "Sekarang ini tidak adil, potensi sebesar ini hanya dikontrol parpol, malah justru kita seperti paradoks demokrasi. Artinya, potensi munculnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas ini dikerangkeng di hulu," paparnya.

Sultan juga menyarankan agar demokrasi bisa membuka luas jalur independen atau non partai untuk menjadi presiden dan wakil presiden. "Jadi negara ini harus ditata kembali dari konstitusinya sehingga calon independen bisa maju sebagai presiden," katanya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada ruang dan perasaan yang menggelora pascareformasi. Lantaran, Indonesia belum memiliki bayangan pada 100 tahun kemerdekaan nanti yaitu pada tahun 2045.

"Sampai hari ini, pada 2045 nanti kita belum tahu Indonesia seperti apa. Kita tidak tahu wajah Papua seperti apa, Aceh dan wilayah-wilayah lain, dan kehidupan masyarakat. Kita hanya disibukkan bertarung untuk bangku di istana dan Senayan," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Ketua Forum Dialektika Yayat Biaro menambahkan tujuan utama dibentuknya Forum Dialektika yaitu untuk kepentingan bangsa ke depan. Ia berharap dari diskusi ini bisa memberikan gagasan kebangsaan yang lebih produktif lagi. "Kita ingin diskusi ini bisa menjadi gagasan yang lebih produktif dalam wawasan kebangsaan sekaligus memperbaiki kultur Indonesia," tandasnya.

(akd/ega)