Pendemo Sebut Jokowi Hanya Butuh Rakyat Saat Pemilu, Setelah Itu Dilupakan

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 16:42 WIB
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos (Adhyasta Dirgantara/detikcom)
Jakarta -

Massa demonstran yang merupakan gabungan dari mahasiswa dan buruh berkumpul di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka mengklaim kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin gagal.

"Dalam momentum dua tahun Jokowi-Ma'ruf menjadi pimpinan di negeri ini, kita menyimpulkan gagal mensejahterakan rakyat bangun kesatuan rakyat untuk kedaulatan rakyat," ujar Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos saat ditemui di lokasi demo, Kamis (28/10/2021).

Nining menuding para pejabat pemerintah hanya membutuhkan rakyat saat pemilihan umum (pemilu). Pasalnya, mereka membutuhkan suara rakyat untuk meraih kekuasaan.

"Kita menyimpulkan bahwa rezim hari ini, mereka butuh rakyat ketika pemilu, ketika ingin meraih kursi kekuasaan. Setelah itu, rakyat dilupakan, itulah kondisi kita saat ini," tuturnya.

"Di masa pandemi, seharusnya pemerintah lebih fokus bagaimana mencari jalan keluar soal pandemi, yaitu tentang persoalan agar kaum buruh tidak semakin di PHK. Tapi memaksa diri mensahkan UU Cipta Kerja yang sejak dari awal tidak dikehendaki oleh rakyat," sambungnya.

Lebih lanjut, Nining membeberkan sejak awal rakyat sudah memberikan kritikan agar Omnibus Law tidak disahkan. Hanya, menurut Nining, Jokowi ataupun perwakilan rakyat di DPR tidak pernah mendengar, bahkan memaksa melahirkan satu regulasi yang dianggap Nining 'ugal-ugalan'.

Nining turut menyayangkan pihak pemerintah yang hari ini tidak kunjung menemui mereka yang sedang berdemo. Dia menyentil pemerintah yang dianggap hanya menerima tamu 'berpakaian rapi'.

"Inilah pemerintah kita hari ini, kalau orang-orang yang bermobil mewah, berpakaian rapih, itu pasti diterima. Tapi itu sudah diperlihatkan rezim Jokowi-Ma'ruf Amin bagaimana melahirkan kebijakan omnibus law, UU Cipta Kerja bagian dari para kapital, rakyat tidak penting bagi mereka. Padahal kekuasaan yang diraih mereka hari ini dipilih oleh rakyat," imbuh Nining.

(aik/aik)