Warga Korban Gusuran Rusun Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 15:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Tiara-detikcom)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Tiara/detikcom)
Jakarta -

Perwakilan warga korban gusuran Rusun Petamburan mengadukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Anies dilaporkan karena dianggap melakukan maladministrasi terkait ganti rugi Rp 4,7 miliar.

Pengacara Publik LBH Jakarta, Charlie Albajili, menjelaskan bahwa ganti rugi itu tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Putusan tersebut, katanya, telah dikuatkan melalui Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006.

Dia menyebut putusan itu memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga terdampak gusuran sebesar Rp. 4.730.000.000 (Rp 4,7 miliar) dan memberikan DO/unit rumah susun sesuai dengan janjinya sebelum penggusuran.

"Tidak ada alasan Pemprov tidak mengeksekusi putusan dan memulihkan hak warga. Apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah maladministrasi dan melanggar hak warga mendapatkan pemulihan atas pelanggaran jaminan tempat tinggal yang layak yang telah dialami," kata Charlie kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).

Charlie menyebut kasus ini bermula ketika 473 KK warga RW 09 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, digusur Pemprov DKI Jakarta pada 1997 untuk pembangunan rusunami di wilayah tersebut. Charlie menyebut Pemprov DKI melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak hingga relokasi yang tertunda hingga 5 tahun karena molornya pembangunan rusunami.

Salah satu perwakilan warga korban gusuran bernama Masri Rizal menyebut Anies Baswedan sempat berjanji mematuhi putusan pengadilan dan membayar uang ganti rugi kepada warga pada 2019. Namun Rizal mengatakan janji tersebut belum terealisasi.

Warga, menurut dia, sudah berulang kali berupaya agar eksekusi putusan tersebut segera dilakukan. Dia mengatakan warga telah menyampaikan permohonan penetapan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan audiensi bersama berbagai instansi terkait.

"Berbagai upaya sudah kami lakukan, namun hingga saat ini belum juga ada iktikad baik dari Pemprov DKI untuk menunaikan kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan." ujar Rizal.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.