Korporasi Adonara Didakwa Bikin Rugi Negara Rp 152 M di Kasus Lahan DKI

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 13:45 WIB
pengadilan tipikor jakarta
Suasana persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta (Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta -

PT Adonara Propertindo didakwa memperkaya diri sendiri dan merugikan negara Rp 152 miliar terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. PT Adonara didakwa bersama mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles.

Duduk sebagai terdakwa mewakili PT Adonara Propertindo adalah Direktur PT Adonara Tommy Adrian. Dalam sidang ini, pemilik PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar selaku Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur sekaligus beneficial owner dari PT Adonara Propertindo dan juga Tommy Adrian juga didakwa secara terpisah.

"Bahwa Terdakwa PT Adonara Propertindo bersama-sama dengan Rudy Hartono Iskandar, Anja Runtuwene, Tommy Adrian dan Yoory Corneles memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya korporasi PT Adonara Propertindo atau setidak-tidaknya memperkaya Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar selaku pemilik (beneficial owner) PT Adonara Propertindo sebesar Rp 152.565.440.000 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000," ujar jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (28/10/2021).

Dalam surat dakwaan jaksa, PT Adonara Propertindo merupakan perusahaan properti yang biasa membeli tanah dari masyarakat untuk dijual lagi kepada Sarana Jaya. Hingga akhirnya pada 2018-2020, keduanya hendak mengikuti protek program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni program Hunian DP Rp 0.

Jaksa mengatakan kasus ini berawal pada 2018 ketika Yoory selaku Dirut Sarana Jaya mengajukan penyertaan modal untuk proyek hunian DP Rp 0 dan Sentra Primer Tanah Abang ke Gubernur DKI Jakarta untuk dianggarkan pada APBD Pemprov DKI senilai Rp 1.803.750.000.000 (Rp 1,8 triliun). Uang itu rencananya dipakai untuk membeli alat produksi baru.

Pada November 2018, Yoory menyampaikan ke Tommy Adrian selaku Direktur PT Adonara Propertindo kalau Sarana Jaya akan memperoleh PMD yang digunakan membeli tanah untuk program 'Rumah DP Rp 0' yang berlokasi di Jakarta Timur dengan luas di atas 2 hektare, posisi di jalan besar, lebar muka bidang tanah 25 meter dan minimal row jalan sekitar 12 meter.

Tommy memerintahkan Manajer Operasional PT Adonara Propertindo Anton Adisaputro mencarikan tanah sesuai kriteria tersebut. Akhirnya, tanah yang sesuai syarat Yoory ditemukan pada Februari 2019 di daerah Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jaktim, dengan luas 41.921 meter persegi.

Setelah proses panjang, Yoory akhirnya sepakat dengan PT Adonara Propertindo untuk membeli lahan Munjul, Jaktim. Jaksa mengatakan total PT Adonara Propertindo menerima pembayaran dari Sarana Jaya atas lahan itu sebesar Rp 152.565.440.000 (miliar).

Padahal, lanjut jaksa, pembayaran atas lahan Munjul itu tidak mempunyai nilai manfaat dan hanya merugikan negara. Jaksa juga menyebut uang yang diterima PT Adonara Propertindo itu telah digunakan Anja Runtuwene untuk keperluan operasional perusahaan dan keperluan pribadinya.

"Bahwa pembayaran dari PPSJ (Perumda Pembangunan Sarana Jaya) atas pembelian tanah di Munjul, Pondok Ranggon tersebut tidak mempunyai nilai manfaat karena tidak bisa dipergunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan kepemilikan atas tanah tidak pernah beralih kepada PPSJ, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah yang bersifat total lost sebesar Rp 152.565.440.000 sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2019, tanggal 03 September 2021 yang dibuat oleh Tim Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ungkap jaksa.

Atas dasar itu, PT Adonara Propertindo bersama Tommy Adrian, Rudy Hartono Iskandar, dan Anja Runtuwene didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(zap/dhn)