FUI Banten ke DPR, Bahas Kasus Habib Rizieq hingga 'Terorisasi' Munarman

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 13:31 WIB
FUI Banten dan Kuasa Hukum HRS temui Komisi III DPR
FUI Banten dan kuasa hukum HRS menemui Komisi III DPR. (Alfons/detikcom)
Jakarta -

Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar, beserta Forum Umat Islam Banten (FUIB) bertemu dengan Komisi III DPR RI. Mereka membahas terkait nasib kasus penembakan laskar FPI, Munarman, hingga Habib Rizieq.

Pertemuan itu dilaksanakan secara tertutup di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Kuasa hukum Habib Rizieq beserta sejumlah perwakilan FUIB ditemui langsung oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman.

Aziz menyampaikan maksud kedatangannya ke Komisi III DPR untuk menyampaikan aspirasi mewakili para ulama dan habaib Banten terkait sejumlah persoalan. Dia menyebut aspirasi tersebut disampaikan secara lisan dan tulisan.

"Ada ulama dan habaib dari Banten jauh-jauh datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat mewakili ulama dan habaib di Banten juga masyarakat pencinta keadilan di Banten untuk menyampaikan aspirasi tadi ke Komisi III, ke wakil rakyat kita. Di sini diterima dengan baik oleh Pak Habiburokhman beserta Komisi III DPR. Aspirasi sudah kami sampaikan tadi secara lisan dan juga secara berkas sudah kita sampaikan. Sangat diterima dengan baik," kata Aziz kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).

Sementara itu, perwakilan FUIB, Ahmad Mustofa Warkah, menjelaskan maksud kedatangan pihaknya bertemu Komisi III DPR. Dia menyampaikan sejumlah hal, mulai persoalan Habib Rizieq hingga kasus yang menimpa Munarman.

"Kami menyatakan pernyataan sikap, yang pertama terkait dugaan pelanggaran HAM berat kepada enam anggota laskar pengawal rombongan Habib Muhammad Rizieq bin Husein bin Shihab. Yang kedua masalah fitnah, kriminalisasi, dan juga terorisasi yang menimpa saudara kami, yakni Bapak H Munarman," ucapnya.

"Serta terkait daripada kasus Rumah Sakit Ummi, di mana dalam penanganannya ataupun pasal-pasal yang dituduhkan itu semua sangat bertolak belakang dengan keadilan ataupun ketentuan yang berlaku di undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia," lanjutnya.

Ahmad meminta Komisi III bisa menggunakan wewenangnya untuk membantu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. "Yang tadi sudah disebutkan tiga hal tadi, yaitu kita minta agar Komisi III DPR RI bisa menggunakan daripada wewenangnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di warga negara RI, khususnya tadi disebutkan," imbuhnya.

Simak selengkapnya tanggapan Komisi III di halaman berikutnya.