Pemprov DKI Memahami Keputusan Pusat Hapus Cuti Bersama Natal

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 11:38 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan sidak di perkantoran dan pusat perbelanjaan Ibu Kota. Sidak dilakukan untuk pastikan aturan PPKM diterapkan.
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah menghapus cuti bersama Natal pada Desember mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai keputusan itu sebagai upaya mengurangi mobilitas warga demi mencegah lonjakan jumlah kasus COVID-19 saat libur panjang.

"Itu kan upaya pemerintah pusat untuk mengurangi mobilitas warga sehingga cuti dihilangkan. Saya kira kami memahami-mengerti apa yang jadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021).

Riza mendukung langkah ekstra untuk pengendalian virus Corona menjelang tahun baru. Tujuannya untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19 karena tingginya mobilitas warga.

"Kita berharap jangan sampai di akhir tahun ini gelombang ketiga. Caranya adalah mengurangi mobilitas sehingga tidak terjadi interaksi dan kerumunan yang berlebihan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memberi imbauan melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Muhadjir menjelaskan kebijakan penghapusan cuti Natal dan tahun baru dilakukan untuk membatasi mobilisasi atau pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, bersama Menhub Budi Karya Sumadi, perwakilan dirlantas seluruh Indonesia, dishub seluruh Indonesia, Satgas COVID-19, beserta stakeholder terkait, yang diselenggarakan secara daring dan luring pada Selasa (26/10/2021).

"Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan bepergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan," tuturnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut membutuhkan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat,. Oleh sebab itu, perlu dilakukan bersama oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan juga media massa. Ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggar.

"Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak bepergian. Tidak pulang kampung atau bepergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer," tambahnya.

(taa/idn)