Kemenhub Kembali Raih Penghargaan Badan Publik Informatif dari KIP

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 11:32 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi
Foto: dok. Kemenhub
Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2021 berhasil mempertahankan Predikat Badan Publik 'Informatif' dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar secara daring pada Selasa (26/10).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasinya kepada KIP yang telah melakukan penilaian terkait keterbukaan informasi publik kepada Kemenhub.

"Alhamdulillah, kami bisa kembali meraih predikat badan publik informatif dari KIP. Terima kasih atas kerja baik dari jajaran Kemenhub. Penghargaan ini menjadi pemicu semangat kami untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik kepada masyarakat. Serta dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kemenhub selaku badan publik," jelas Budi Karya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong agar Komisi Informasi Pusat terus berkolaborasi bersama pemerintah untuk terus mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Tanah Air. Ia menekankan keterbukaan informasi publiik harus tetap dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan meski dalam masa pandemi COVID-19.

Ma'ruf juga meminta agar seluruh badan publik meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui fasilitas transformasi digital, sehingga prinsip cepat, biaya murah dan tepat waktu dapat dipenuhi. Menurutnya, adanya pelayanan informasi publik yang baik maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di lain pihak,Ketua KIP Gede Narayana mengatakan pihaknya telah melakukan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Hasilnya, diperoleh nilai sebesar 71,37 secara keseluruhan, yang menunjukkan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Tanah Air berada pada posisi sedang.

Dari hasil monitoring evaluasi terhadap 337 Badan Publik tersebut, KIP mencatat klasifikasi 'Informatif' sebanyak 83 badan publik, 'Menuju Informatif' sebanyak 63 badan publik, 'Cukup Informatif' sebanyak 54 badan publik, 'Kurang Informatif' sebanyak 37 badan publik, dan 'Tidak Informatif' sebanyak 100 badan publik.

"Kami mengingatkan agar badan publik yang sudah Informatif tidak cepat berpuas diri, dan terus menjadikan pelaksanaan KIP sebagai budaya untuk tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efisen, efektif," kata Gede.

Sebagai informasi, penilaian monitoring dan evaluasi badan publik tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat ini melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa.

(akn/ega)