Menaker Bahas Perlindungan Pekerja Migran di Dubai

Yudistira Imandiar - detikNews
Selasa, 26 Okt 2021 22:45 WIB
Hadiri Abu Dhabi Dialogue, Menaker Bahas Perlindungan Pekerja Migran
Foto: Dok. Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri pertemuan ke-VI tingkat Menteri Tenaga Kerja Anggota Negara Pengirim (Colombo Process) dan Sixth Abu Dhabi Dialogue (ADD) Ministerial Consultation. Acara tersebut berlangsung di Dubai pada Selasa dan Rabu (26-27/10).

ADD merupakan forum berhimpunnya 12 negara pengirim dan 6 negara-negara penerima pekerja migran, dan 2 negara peninjau. Ke-20 negara anggota Forum Abu Dhabi Dialogue adalah Afganistan, Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam, sedangkan enam negara teluk destinasi, yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Malaysia, serta dua observers yakni Swedia dan Swiss. Pemerintah Indonesia cq. Kemnaker merupakan salah satu pemrakarsa terbentuknya forum Colombo Process.

Ida menerangkan pertemuan ADD merupakan momentum tepat bagi Pemerintah RI untuk mempromosikan strategi Indonesia dalam melindungi dan memberdayakan para pekerja migran.

"Hal ini juga sebagai tindak lanjut arahan presiden terkait pentingnya isu perlindungan dan pemberdayaan para pekerja migran yang merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia," ujar Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).

Forum Menteri Negara Anggota ADD yang merupakan pertemuan reguler 2 tahun sekali, pada tahun ini digelar oleh Persatuan Emirat Arab (PEA) sebagai Keketuaan dan digelar secara hybrid. Dalam sesi pembukaan ADD ke-VI Ida mengusulkan empat hal yang perlu disepakati antara negara pengirim dengan negara penerima dalam rangka mencapai migrasi yang aman dan adil. Pertama, mendorong peningkatan kondisi kerja bagi pekerja migran perempuan. Kedua, berbagi informasi pasar kerja dan mendorong pengakuan keterampilan.

Ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi dalam tata kelola penempatan dan migrasi tenaga kerja migran yang cepat, transparan, akuntabel dan aman. Keempat, mendorong pengembangan manajemen internasional terkait migrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari negara asal, negara transit, dan negara tujuan.

"Pada agenda adopsi Joint Ministerial Declaration yang akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2021, Pemerintah Indonesia akan mendorong komitmen para anggota forum ADD untuk menyepakati pentingnya perlindungan pekerja migran yang menjadi kepentingan bersama dalam mewujudkan migrasi yang adil, tertib, dan aman, serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja migran dan keluarganya," tutur Ida.

Forum Konsultasi Menteri ADD ke-VI dihadiri oleh para menteri beserta delegasi dari negara anggota ADD dan observers dari unsur pemerintah/badan yang berafiliasi dengan pemerintah, serikat antar negara/badan antar pemerintah, pemerintah lokal, organisasi non-pemerintah, organisasi internasional, federasi pengusaha nasional dan internasional, serta organisasi sektor swasta.

(akd/ega)