KPK Klarifikasi Para Pihak soal Pembangunan Toilet Rp 196 Juta di Bekasi

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 26 Okt 2021 17:15 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta -

KPK masih melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pembangunan toilet sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menelan biaya hingga Rp 196 juta untuk 1 toilet. Kini KPK telah mengambil keterangan berbagai pihak untuk diklarifikasi pengetahuannya tentang perkara ini.

"Sejauh ini masih penyelidikan. Kita mengundang para pihak yang diduga mengetahui itu untuk dimintai keterangan, diklarifikasi jadi belum yang pro justitia ya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Selasa (26/10/2021).

Alex mengatakan KPK memang sudah menerbitkan surat penyelidikan terkait perkara ini. Dia menyebut KPK sampai saat ini belum ada upaya paksa karena masih dalam tahap penyelidikan.

"Betul itu ada laporan masyarakat seperti yang disampaikan ke kami dan kami sudah menerbitkan surat penyelidikan untuk dilakukan verifikasi, klarifikasi terhadap para pihak yang diduga mengetahui. Jadi, belum ada upaya paksa yang kami lakukan," katanya.


"Kami di pimpinan itu sepanjang belum ada bukti yang cukup kuat, kan belum diekspos. Nantinya ketika di internal kedeputian penindakan itu sudah cukup alat bukti dan diekspos di internal dulu yang menyangkut penyelidik, penyidik, penuntut, dan ditetapkan cukup alat bukti," katanya.

Lebih lanjut, Alex mengatakan KPK akan segera mengekspos tersangka dalam perkara toilet Rp 196 juta ini jika sudah memiliki alat bukti yang cukup.

"Baru nanti dipresentasi ke pimpinan untuk memaparkan temuan-temuan apa yang bisa menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka," tambahnya.

Sebelumnya, KPK telah mendapat laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pembangunan toilet sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menelan biaya hingga Rp 196 juta untuk 1 toilet. Terhadap laporan tersebut, KPK melakukan penelaahan lebih dahulu.

"Berikutnya terhadap setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (11/1).

"Selanjutnya akan dilakukan telaah dan kajian terhadap informasi dan data tersebut," tambah Ali.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Firli ke Pegawai: Jadi ASN Jangan Sampai Hambat Tugas Pokok KPK':

[Gambas:Video 20detik]