MA Tolak PK Inkoppabri Vs Pontjo Sutowo soal Kasus Rumah di Menteng Jakpus

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 26 Okt 2021 16:11 WIB
Gedung Mahkamah Agung
Gedung MA (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Induk Koperasi Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Inkoppabri) melawan BPN dan Pontjo Sutowo. PK itu terkait sengketa sebuah rumah di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ini rumah itu juga digunakan sebagai kantor Inkoppabri.

Berdasarkan data yang dilansir website MA, Selasa (26/10/2021), kasus bermula saat Inkoppabri mengajukan gugatan kepada BPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Yaitu terkait rumah di Jalan Kebon Sirih Nomor 61, Menteng, Jakpus, dengan HGB atas nama Pontjo Sutowo. Selaku pemilih HGB, Pontjo masuk sebagai tergugat intervensi.

Berikut ini permintaan Inkoppabri dalam berkas gugatan yang diajukan pada Juli 2019:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Sertifikat dan Tidak Sah Sertifikat HGB No. 1053 atas nama Pontjo Sutowo yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu sertifikat HGB No. 1053 atas nama Pontjo Sutowo.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tata usaha Negara berupa : Sertifikat Sertifikat HGB No. 1053 atas nama Pontjo Sutowo seluas 1088 M2 tertanggal 04 Agustus 2014
4. Menyatakan surat somasi I tertanggal 12 April 2019 dari Pontjo Sutowo melalui kuasanya melayangkan surat peringatan Pengosongan Tanah dan Bangunan dimana Penggugat berkantor ( Jl. Kebon Sirih No. 61 Jakarta Pusat dan surat somasi ke II tertanggal tanggal 19 Juni 2019 dari Pontjo Sutowo melayangkan surat somasi kedua kepada Penggugat, agar segera Penggugat mengosongkan Perkantoran tersebut. tidak berkekuatan Hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat dan Pontjo Sutowo untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Pada Desember 2019, PTUN Jakarta memutuskan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. PTUN Jakarta juga menghukum Inkoppabri untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.539.000.

Enam bulan setelahnya, putusan PTUN Jakarta dikuatkan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Duduk sebagai ketua majelis Boy Mirwandi dengan anggota Nurman Sutrisno dan Riyanto. Inkoppabri tidak tinggal diam dan mengajukan kasasi.

Tapi majelis kasasi bergeming. Pada 28 Juli 2020, permohonan kasasi itu ditolak majelis kasasi dengan ketua Is Sudaryono dengan anggota Irfan Fachruddin dan Yodi Martono Wahyunadi. Langkah pamungkas dilayangkan Inkoppabri dengan mengajukan PK. Apa kata MA?

"Tolak PK," kata ketua majelis Supandi.

Perkara nomor 139/G/2019/PTUN.JKT itu beranggotakan Yulius dan Yosran. Adapun panitera pengganti adalah Teguh Satya Bhakti.

(asp/mae)