Rayakan HUT Ke-22, KKP Siapkan Roadmap Ekonomi Biru untuk Indonesia

Yudistira Imandiar - detikNews
Selasa, 26 Okt 2021 15:44 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono
Foto: Dok. KKP
Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka waktu panjang hingga 2045. Roadmap ini dibuat KKP untuk menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan.

Dalam peluncuran program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera pada Perayaan HUT ke-22 KKP di Belitung Timur, Selasa (26/10/2021), Presiden Joko Widodo menyatakan Kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia.

Jokowi mengatakan perlu dibuat terobosan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Adapun sejumlah terobosan yang sudah dilakukan KKP meliputi rencana kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya.

"Berbagai terobosan terus dilakukan KKP mulai dari pemanfaatan potensi budidaya laut secara terukur yang tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati. Juga penguatan produksi unggulan ekspor serta pembangunan kampung-kampung budidaya yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir," kata Jokowi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan sebagai langkah awal implementasi ekonomi biru, KKP akan meluncurkan kebijakan penangkapan terukur pada 2022. Melalui kebijakan ini, KKP mengatur area penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal, dan penghobi.

Trenggono menambahkan di subsektor perikanan budidaya akan dilakukan revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi. Dari sekitar 247 ribu hektare tambak tradisional yang ada saat ini, 14 ribu hektare di antaranya akan direvitalisasi sehingga lebih produktif dan prosesnya ramah lingkungan. Untuk komoditas perikanan budidaya yang akan digenjot produktivitasnya adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut, yang seluruhnya unggulan ekspor.

KKP, kata Trenggono, juga akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga komoditas perikanan lokal bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan. Kampung budidaya ini tersebar untuk komoditas perikanan darat (tawar), payau atau pesisir, serta laut

"Tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah, dimana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan terukur, budidaya yang berorientasi ekspor, dan kampung budidaya yang berbasis pada kearifan lokal. Dalam hal ini, KKP tengah menyiapkan blue print pembangunan jangka panjang sampai 2045," urai Menteri Trenggono dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10/2021).

Trenggono menuturkan implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk itu, menurutnya perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.

"Saya titip pada pemda, bagaimana menjaga laut tetap sehat, tidak kotor dan kumuh. Jadi definisi ekonomi biru adalah komitmen bersama menjaga laut tetap sehat untuk masa depan generasi mendatang," ungkap Trenggono.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mendukung penuh program-program terobosan berbasis ekonomi biru yang sudah dicanangkan oleh KKP. Sebab sektor kelautan dan perikanan bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tapi juga kebutuhan pangan sehingga pemanfaatannya harus berkelanjutan.

"Saya meyakini dengan transformasi pendekatan ekonomi biru ini, maka ke depan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat lestari demi memenuhi kebutuhan pangan dunia dan keberlanjutan untuk generasi yang akan datang," ulas Sudin.

Sudin juga menekankan perlunya peningkatan anggaran kementerian untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan. Anggaran KKP dinilainya sangat kecil, tidak lebih 1 persen dari APBN. Padahal, menurutnya potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar dalam memberikan devisa negara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah juga menyampaikan dukungan atas program ekonomi biru yang diluncurkan oleh KKP pada HUT ke-22 ini. Program tersebut diakuinya sudah ditunggu daerahnya yang merupakan daerah kepulauan, dengan 80 persen wilayah Bangka Belitung merupakan perairan.

Sebagai informasi, pada perayaan HUT ke-22, KKP menggelar beragam kegiatan sosial, mulai dari donor darah, penanaman vegetasi pantai, bersih pantai dan sungai, pelepasliaran biota laut hingga melakukan edukasi mengenai alat tangkap ramah lingkungan ke tengah masyarakat.

KKP juga menyerahkan bantuan untuk masyarakat yang nilainya mencapai Rp 234 miliar, melalui direktorat dan badan yang ada di lingkup kementerian. Bantuan tersebut berupa delapan unit kapal hasil penindakan praktik illegal fishing, bioflok, mesin pakan, excavator, alat tangkap ramah lingkungan, serta bantuan pinjaman modal usaha.

Di momen HUT ini juga, KKP juga melepas ekspor serentak produk perikanan melalui berbagai pelabuhan dan bandara sebanyak 18.979 ton dan 1,2 juta ekor ikan hias ke 46 negara.

Simak juga 'Menteri Trenggono Jelaskan Makna Logo Baru KKP':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)