Gugatan Sederhana di Bawah Rp 500 Juta di PN Jakpus Sepi Peminat

Andi Saputra - detikNews
Senin, 25 Okt 2021 16:51 WIB
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menghentikan sementara aktivitas persidangan terhitung sejak hari ini hingga 24 Juni 2021.
PN Jakpus (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Gugatan sederhana dengan model small claim court di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sepi peminat. Gugatan ini ditujukan untuk kasus perdata di bawah nilai Rp 500 juta, seperti sengketa kontrakan atau jual beli barang konsumsi.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Senin (25/10/2021), hingga akhir Oktober 2021 ini baru ada 15 perkara. Dari 15 perkara itu, 8 di antaranya gugatan klaim asuransi atas Jiwasraya senilai maksimal Rp 500 juta.

Sedangkan pada 2020, hanya 11 perkara. Dari 11 perkara itu, di antaranya gugatan pembayaran honor pengacara Rp 28 juta yang tidak dibayar oleh klien. Namun PN Jakpus memutuskan konflik tersebut bukan bagian kewenangan peradilan sederhana.

Adapun di PN Jaksel, gugatan sederhana hingga hari ini terdaftar 48 perkara. Dari jumlah itu, mayoritas gugatan dilayangkan konsumen kepada jasa angkutan online. Nilai sengketa rata-rata di angka Rp 47 juta.

Pada saat diluncurkan pada 2015, MA menyebut sistem pengadilan di atas mengubah peta hukum keperdataan Indonesia, yaitu pepatah mengurus ayam malah keluar sapi. Pepatah ini memungkinkan ketika kita menggugat keperdataan di pengadilan Indonesia. Maksud hati ingin meminta keadilan atas cedera janji Rp 30 juta, tapi malah ongkos yang keluar hingga Rp 100 juta. Itu pun sangat lama.

Akibatnya, Indonesia berada di peringkat ke-114 dari 180-an negara di dunia dalam survei penyelesaian sengketa kontrak. Padahal negara tetangga Indonesia, Singapura, menduduki peringkat pertama dalam kecepatan penyelesaian sengketa kontrak. Adapun Korea Selatan (Korsel) menduduki peringkat kedua sebagai negara tercepat menyelesaikan permasalahan kontrak di pengadilan. Dengan adanya perma itu, diharapkan perkara-perkara yang memiliki nilai kerugian maksimal Rp 500 juta dapat diselesaikan dalam waktu tidak sampai 1 bulan.

"Bayangkan saja, saya sebagai hakim agung pernah memegang perkara sengketa kontrak yang nilainya cuma Rp 25 juta," kata hakim agung Syamsul Maarif kala itu.

(asp/mae)