Warga Minta Jakpro Bayar Ganti Rugi Rp 120 Miliar Atas Lahan di Waduk Pluit

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Minggu, 24 Okt 2021 21:17 WIB
Hampir 7 bulan Taman Waduk Pluit ditutup karena PSBB guna mencegah penyebaran COVID-19. Namun, masih saja ada warga yang beraktivitas.
Taman Waduk Pluit di Masa PSBB Ketat (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menghadapi kasus sengketa lahan dengan warga. Dalam kasus ini, Jakpro diminta segera menjalani eksekusi ganti rugi kepada warga atas lahan tanah yang kini dijadikan sebagai taman di Waduk Pluit senilai Rp 120 miliar.

Kasus ini bermula ketika warga atas nama H Umar dkk yang mengaku sebagai pemilik tanah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Jakarta Pusat. Hal ini lantaran Jakpro tak kunjung melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 244/Pdt/G/1999/PN.JKT.UT tanggal 28 Februari 2000 yang menghukum Jakpro selaku penggugat memberikan ganti rugi terhadap tanah sengketa kepada Umar dkk selaku tergugat.

Bahkan, putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2606 K / Pdt / 2001 tanggal 22 Desember 2004. Ganti rugi dinilai wajib, karena Umar dkk telah menyerahkan tanah seluas ± 5.000 meter persegi kepada Jakpro.

"PT Jakpro dihukum untuk membayar ganti rugi dan itu sudah sampai ke tingkat banding, kasasi, PK. Putusannya sama, besaran ganti rugi berdasarkan Keppres nomor 55 tahun 1993. Tapi itu tidak dilaksanakan oleh Jakpro," kata Kuasa Hukum Umar dkk, Pelibertus Jehani dalam konferensi pers, Minggu (24/10/2021).

"Karena tidak dijalankan, tahun 2013 tanah itu diambil sehingga sekarang tanah itu dikuasai oleh Jakpro, dijadikan taman Waduk Pluit, tapi sekarang tidak ada ganti rugi," sambungnya.

Pelibertus mengklaim, tanah tersebut adalah kepemilikan Umar berdasarkan akta jual beli nomor 41/Jab/MA/1996. Namun, persidangan menyatakan tanah tersebut merupakan milik negara sehingga Umar dkk harus menyerahkannya kepada Jakpro.

"Di persidangan sudah ditemukan fakta, disebutkan itu tanah negara. Tapi karena mereka sudah menguasai tahun 1943 secara berturut-turut, dari Ismail, ke Ibrahim kemudian ke pak Umar maka dipandang adil oleh pengadilan supaya mereka dikasih ganti rugi," jelasnya.

Pelibertus mengatakan, per 13 Oktober lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan surat penetapan eksekusi nomor 31/2021.Del/PN.Jkt.Pst, jo. No. 1/Eks/2021/PN.Jkt.Utr. Dalam dokumen itu, PN Jakpus menetapkan nominal ganti rugi sebesar Rp. 120.345.000.000.

Pelibertus menuturkan sebelumnya Jakpro tak kunjung memberikan uang ganti rugi karena menganggap putusan pengadilan tak sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993. Mengingat, putusan itu tak menjabarkan nominal ganti rugi tanah.

Melalui hal tersebut, dia berharap tuntutan ini segera dieksekusi dalam waktu dekat.

"Kami sudah mengajukan eksekusi. Kita berharap sekali Pengadilan Negeri Jakarta Utara bisa laksanakan eksekusi itu. Penetapan sudah ada, kami sudah dapat info sudah didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakpus. Kami berharap ini segera dilaksanakan," ujarnya.

detikcom sudah menghubungi PT Jakpro untuk mengkonfirmasi lebih lanjut. Namun hingga berita ini diturunkan, Jakpro belum juga merespons.

(taa/eva)