Anggota MPR Minta GBHN & RPJPN Jadi Referensi Pembuatan PPHN

Yudistira Imandiar - detikNews
Minggu, 24 Okt 2021 20:19 WIB
MPR
Foto: MPR
Jakarta -

Anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin menegaskan wacana munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) mesti disikapi dengan penuh kehati-hatian. Kebuntuan dalam pembahasan PPHN, kata dia, mesti dituntaskan dengan cermat.

"Yang saya lihat, pembahasan soal PPHN banyak menemui kebuntuan, karena hanya mengupas kulit luarnya. Semestinya, harus didalami ruang lingkupnya, pengaturannya seperti apa, dan substansinya bagaimana. Artinya, sangat tidak mudah mengelola wacana besar yang akan mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia ini," jelas Yanuar dalam diskusi bertema 'Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional', di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10).

Diskusi yang dihadiri Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Anggota MPR Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah dan para wartawan media massa elektronik, cetak dan online sebagai peserta ini, merupakan rangkaian kegiatan Press Gathering Bandung 2021 kerja sama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (MPR/DPR/DPD RI).

Yanuar menguraikan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan PPHN, seperti makro politik dan stabilitas nasional. Sebab, banyak pihak yang memperhatikan wacana tersebut.

"Saya sendiri tidak tahu bagaimana cara kita menerobos itu kebuntuan ini. Tapi, ada satu hal yang bisa membangkitkan optimisme kita terkait PPHN ini yakni, secara historis bangsa ini pernah memiliki dan merasakannya di masa orde baru yaitu GBHN yang kemudian dirubah di era reformasi menjadi RPJPN dan RPJMN. Saya kira itu bisa dijadikan referensi," jelas Yanuar.

Dalam kesempatan yang sama, Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan pembahasan soal PPHN sudah lama bergulir. Hal ini berangkat dari wacana penetapan arah yang jelas dalam rencana pembangunan nasional.

"Jika pada saat ini bangsa ini mengangkat dan mengkaji soal perlunya muncul PPHN, maka pertanyaannya adalah model PPHN yang seperti apa. Sebab, sebenarnya negara ini sudah memiliki perencanaan pembangunan nasionalnya, yakni GBHN pada masa orde baru dan pada era reformasi dengan RPJPN," urai Ledia.

Ia menerangkan RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang dibentuk melalui UU No.17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

"Jika memang PPHN dihadirkan, maka apa yang tertulis di sana mesti jelas, apa yang mau diarahkan dan apa yang mau dicapai. Seperti, kemana tujuan pendidikan kita, sistem kesehatan kita, dan lainnya, karena itu adalah garis besar di dalam Pembukaan UUD negara kita dan tujuan bernegara kita, fokusnya ada di situ, sehingga ini menjadi bagian yang sangat penting. Jadi kami berpikir begini, betul negara kita perlu punya arah. Melalui PPHN, bangsa ini jadi punya perencanaan yang harus dilaksanakan. Selain itu, perlu didiskusikan dan dikaji lebih mendalam lagi, apa yang nanti jadi payung hukumnya beserta turunannya," papar Ledia.

(ega/ega)