HNW Ajak Parpol Pahami 4 Pilar Guna Ciptakan Demokrasi Berkualitas

Inkana Putri - detikNews
Sabtu, 23 Okt 2021 22:52 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengajak partai politik untuk lebih memahami Empat Pilar MPR. Menurutnya, dengan memahami Empat Pilar MPR, kegiatan politik dan demokrasi di Indonesia dapat semakin berkualitas.

"Partai politik harus berkualitas melalui pemahaman yang maksimal terhadap Empat Pilar MPR. Dengan pemahaman yang baik maka partai politik akan memberikan kontribusi yang baik dan hasil yang baik pula. Ini menjadi komitmen kita bersama," kata HNW dalam keterangannya, Sabtu (23/10/2021).

Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bengkulu hari ini, HNW mengatakan partai politik dapat hadir dan eksis sesuai UUD dan UU. Hal ini guna membuat demokrasi menjadi lebih berkualitas melalui wakil rakyat dan presiden yang berkualitas.

"Para wakil rakyat di DPR dan DPRD, serta presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik. Bila partai politik berkualitas maka akan muncul calon yang juga berkualitas. Anggota dewan dan presiden yang berkualitas pada gilirannya membuat negara pun berkualitas," paparnya.

Menurut HNW, partai politik harus berkualitas melalui pemahaman maksimal terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dengan pemahaman yang baik maka partai politik akan memberikan kontribusi yang baik dan hasil yang baik. Dengan mengenali dan memahami Empat Pilar maka parpol akan menyayangi Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut HNW menambahkan sosialisasi Empat Pilar MPR telah menjadi bagian dari kurikulum kaderisasi partai PKS. Ia menyebut dengan semakin memahami UUD NRI Tahun 1945, maka kehidupan berpolitik dan berdemokrasi semakin berkualitas.

"Dengan pemahaman itu bisa menjadi solusi beragam masalah di Indonesia, seperti radikalisme, terorisme, separatisme, ketidakadilan," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, HNW juga membahas soal Pancasila. Ia menjelaskan pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut Pancasila bisa dipangkas menjadi Trisila, bahkan jika masih terlalu banyak bisa diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong.

"Tetapi setelah pidato 1 Juni, Bung Karno tidak lagi menyinggung soal Trisila dan Ekasila," ujarnya.

Meski demikian, ia menjelaskan Panitia Sembilan menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, Bung Karno sebagai Ketua Panitia Sembilan, kata HNW, tidak pernah mengatakan Pancasila yang disepakati pada 22 Juni bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila.

"Bung Karno adalah Ketua PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Ketika menjadi Ketua Panitia Delapan, Ketua Panitia Sembilan, dan Ketua PPKI, Bung Karno tidak pernah mengatakan bahwa Pancasila yang disepakati pada 22 Juni maupun pada 18 Agustus bisa diperas menjadi Trisila. Bung Karno juga tidak pernah mengatakan bisa diperas menjadi Ekasila," jelasnya.

Oleh karena itu, HNW menegaskan seluruh pihak konsisten dengan Pancasila, maka Pancasila yang perlu diikuti adalah yang sudah disepakati pada 18 Agustus 1945. HNW menambahkan Presiden Soeharto dalam Inpres Tahun 1968 juga tidak mengenal Pancasila yang diperas menjadi Trisila atau Ekasila.

"Pancasila yang final pada 18 Agustus memang Pancasila yang tidak bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila," tuturnya.

"Bung Karno setelah tanggal 1 Juni, tidak pernah menyinggung Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Partai politik terutama partai Islam sudah sewajarnya berada di garda terdepan membentengi Pancasila dan merealisasikan Pancasila dalam kehidupan berpartai dan berpolitik," tutupnya.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut turut hadir Presiden PKS H. Achmad Syaikhu dan Ketua DPW PKS Bengkulu, Sujono sebagai pembicara.

(fhs/ega)