Round-Up

Lembar Baru Pengusutan Kasus Surat Sumbangan Gubernur Sumbar

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 22 Okt 2021 07:32 WIB
Jakarta -

Kasus surat permintaan sumbangan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah memasuki lembaran baru. Setelah penyelidikannya dihentikan Polresta Padang, kini Polda Sumbar yang menangani kasus surat permintaan sumbangan Gubernur Sumbar tersebut.

Penanganan kasus surat permintaan sumbangan Gubernur Sumbar dimaksud berawal dari laporan dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) pendukung Joko Widodo (Jokowi). Adalah Projo yang melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumbar.

"Memang, ada laporan dari Projo Sumbar terkait (surat) itu. Krimsus (Ditreskrimsus) sedang melakukan penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Sumbar Stefanus Satake Bayu Setianto, saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (21/10/2021).

Polisi terus menyelidiki kasus surat sumbangan yang terdapat tanda tangan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi untuk penerbitan buku. Polisi mengamankan surat tersebut lebih dari tiga dus yang belum disebar.Amplop berisi surat permintaan sumbangan Gubernur Sumbar (Jeka Kampai/detikcom)

Berangkat dari laporan Projo itulah Polda Sumbar membuka lembaran baru kasus surat permintaan sumbangan Gubernur Sumbar. Penanganan kasusnya masih di tahap penyelidikan.

"Belum sampai ke tahap penyidikan. Masih proses penyelidikan," ungkap Bayu.

Adapun Projo melaporkan surat sumbangan Gubernur Sumbar tersebut karena menduga ada unsur tindak pidana korupsi. Karena itu, direktorat Polda Sumbar yang menindaklanjuti laporan Projo adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diireskrimsus).

Saat ditangani Polresta Padang, kasusnya mengarah ke dugaan penipuan. Ada dugaan tanda tangan Gubernur Mahyeldi yang dibubuhkan di surat permintaan sumbangan tersebut palsu.

Tapi, setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk memeriksa 5 orang saksi, didapatkan fakta bahwa tanda tangan Mahyeldi asli. Itu yang menjadi alasan Polresta Padang menghentikan penanganan kasusnya.

"Sejak awal kan kita menyelidiki dan menerima pengaduan dugaan tindak pidana penipuan atas beredarnya surat tersebut. Ada lima orang swasta yang mengedarkan surat-surat tersebut. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ternyata surat tersebut asli, sehingga tidak ditemukan adanya unsur penipuan," papar Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (4/10).

Baca awal mula kasusnya di halaman berikutnya.