Cara BPJS Kesehatan Dongkrak Pengumpulan Iuran dari Pekerja Informal

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 17:50 WIB
Dirut BPJS Kesehatan
Foto: BPJS Kesehatan
Jakarta -

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan pengumpulan iuran dari sektor pekerja informal masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Namun tantangan ini tak hanya terjadi pada Program JKN-KIS di Indonesia.

Menurutnya, tantangan serupa juga terjadi pada program asuransi kesehatan sosial di negara lain yang komposisi pekerjanya didominasi pekerja informal. Hal itu diungkapkannya dalam webinar dan diskusi publik bertajuk 'Menggali Potensi Solusi Keadilan dalam Pembiayaan JKN'.

"Struktur pekerja di Indonesia masih didominasi pekerja sektor informal, yaitu 60 berbanding 40. Tingginya proporsi pekerja informal dibandingkan pekerja formal tentu berpengaruh dalam penyelenggaraan program asuransi kesehatan sosial seperti JKN-KIS yang mengandalkan pembiayaan dari iuran peserta. Pengumpulan iuran dari pekerja informal adalah pekerjaan berat mengingat penghasilan mereka fluktuatif," kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia ini, Ghufron menjelaskan bahwa pekerja informal dalam kepesertaan JKN-KIS masuk dalam segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Ia menambahkan guna mengatasi tantangan yang ada pihaknya telah melakukan berbagai upaya dan inovasi, seperti menambah jumlah dan alternatif pembayaran, memberlakukan autodebit, serta melakukan penagihan melalui Kader JKN, agen institusi, dan telecollecting.

Selain itu, lanjutnya, BPJS Kesehatan juga melibatkan masyarakat perorangan maupun badan usaha untuk berpartisipasi membantu membayari iuran peserta JKN-KIS PBPU dan BP yang membutuhkan melalui program donasi dan Corporate Social Responsibility (CSR).

"Program asuransi kesehatan sosial dapat berjalan lebih optimal jika struktur pekerja didominasi pekerja formal yang memiliki penghasilan stabil, tercatat, dan mudah dikumpulkan," ujarnya.

"Prinsip asuransi sosial mengutamakan gotong royong dan subsidi antara peserta yang sehat dan yang sakit tanpa melihat segmentasi peserta. Oleh karena itu, kami berupaya memperkuat strategi kepatuhan membayar iuran bagi peserta PBPU, sehingga peserta membayar iuran tidak hanya pada saat sakit saja, namun dapat membayar secara rutin," terangnya.

Ghufron juga mengatakan kewenangan BPJS Kesehatan terbatas pada melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pembayaran iuran. Sementara pemberian sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, harus dilakukan oleh institusi berwenang lainnya yang berada di bawah kendali pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.

Oleh karena itu, ia menilai perlunya penguatan sinergi dan kolaborasi antarinstansi sesuai dengan tupoksi masing-masing.

"Karenanya hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Regulasi turunan yang lebih spesifik terkait mekanisme pengenaan sanksi administratif harus segera disusun dan ditetapkan, termasuk mengatur peranan instansi-instansi terkait di mana layanan publik diberikan," ucap Ghufron.

Sebagai informasi, diskusi publik yang digelar daring ini juga dihadiri oleh berbagai pembicara, di antaranya dari Kementerian Kesehatan, Kalsum Komaryani, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Asih Eka Putri, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Ronald Yusuf, dan USAID Health Financing Activity (HFA), Hasbullah Thabrani yang bertindak sebagai moderator.

(ncm/ega)