PD ke Kubu KLB: Anggaran Dasar Kesepakatan Bersama, Kenapa Baru Dipersoalkan?

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 12:55 WIB
Jakarta -

Pengacara Partai Demokrat (PD) Heru Widodo akan mempertanyakan dua hal krusial terkait gugatan SK AD/ART oleh KLB kubu Moeldoko dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Demokrat akan mempertanyakan mengenai gugatan yang diajukan sudah melewati tenggat sejak dikeluarkannya surat keputusan (SK) Kemenkumham.

Proses persidangan berlangsung Kamis (21/10/2021) di PTUN, Jakarta Timur. Agendanya adalah pemeriksaan ahli pada gugatan perkara nomor 154/G/2021 PTUN Jakarta antara pihak KLB Moeldoko selaku penggugat dan Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat serta DPP PD selaku tergugat II intervensi.

"Hari ini kita akan mengikuti sidang pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh penggugat. Jadi isu hukum yang akan kita garis bawahi adalah karena yang menjadi objek adalah kedua SK (surat keputusan) Menteri Kehakiman tahun 2020, di mana jangka waktunya sudah lebih dari 180 hari para penggugat ini adalah dulunya aktivis, pengurus aktif di DPC," kata pengacara PD Heru Widodo di PTUN, Jakarta Timur.

"Setidaknya mereka tidak bisa menghindar mengatakan mereka baru tahu sekarang. Jadi dari isi tenggang waktu ini akan menjadi titik krusial untuk kita nanti pertanyakan," lanjutnya.

Heru mengatakan anggaran dasar (AD) partai merupakan hasil kesepakatan bersama yang ditetapkan dalam kongres, yang merupakan forum tertinggi partai. Untuk itu, PD kata Heru, juga akan mempertanyakan mengapa AD/ART partai baru dipersoalkan, sementara tidak ada keberatan apa pun saat kongres berlangsung.

"Kedua, ini berkaitan dengan AD. AD itu kesepakatan bersama, konsensus yang diperoleh ditetapkan dalam kongres sebagai forum tertinggi partai. Kalau penggugat itu hadir dalam kongres 2020, ternyata di situ tidak ada keberatan, tentunya menjadi pertanyaan. Kenapa baru mempersoalkan sekarang? Itu kan konsensus," ujarnya.

Haru menyampaikan, bila ada kader yang berkeberatan dengan AD/ART partai, dapat diselesaikan di Mahkamah Partai. Hal itu sesuai dengan undang-undang partai politik (parpol).

"Kalaupun ada keberatan, ada untuk menyehatkan demokrasi di internal partai, UU Parpol sudah memberikan ruang, yang merupakan kompetisi absolut. Selesaikan di Mahkamah Partai. Itu perintah UU Pasal 32," tuturnya.

Lebih lanjut Heru mengatakan, bila hasil gugatan di Mahkamah Partai tidak sesuai harapan, bisa dilanjutkan ke peradilan umum, bukan PTUN. Dia mengatakan dua hal krusial tersebut akan dipertanyakan dalam persidangan.

"Kalau seandainya nggak puas dengan hasil keputusan Mahkamah Partai, melalui peradilan umum, bukan pengadilan tata usaha negara. Jadi itu dua titik krusial yang nanti akan kita coba tanyakan kepada ahli yang diajukan oleh penggugat," imbuhnya.

(dek/yld)