Kemendagri Cek Isi Kontrak Baru DKI dan Bekasi soal Bantargebang

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 11:41 WIB
Usai Lebaran, TPST Bantargebang, Kota Bekasi, kembali bergeliat. Volume sampah yang meningkat selama libur Lebaran menjadi rezeki bagi pemulung.
Foto: TPST Bantargebang (Rengga Sencaya/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta bersama Pemkot Bekasi segera menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terbaru pemanfaatan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah meninjau isi dari kontrak kerjasama terbaru.

"Bahan PKS-nya masih di-review oleh Kemendagri hari ini," kata Humas Dinas Lingkungan Hidup (DKH) DKI Jakarta, Yogi Ikhwan saat dihubungi, Kamis (21/10/2021).

Rencananya, kontrak terbaru akan ditandatangani oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Senin mendatang. Sebelum disepakati, DLH akan memaparkan isi kontrak terbaru kepada Anies.

"Besok baru menghadap pak Gubernur untuk menjelaskan materi PKS-nya sekalian minta waktu pak Gubernur untuk hari Senin (ditandatangani)," terangnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memaparkan alasan Jakarta perlu memperpanjang kontrak TPST Bantargebang dengan Bekasi. Pasalnya, Ibu Kota baru akan membangun intermediate treatment facility (ITF) atau fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA).

"Kita kan memang masih harus memperpanjang. Karena program ITF masih berproses," jelasnya.

Politikus Gerindra itu juga memastikan hubungan antara dua wilayah berjalan baik. Sehingga, dia meyakini DKI Jakarta dan Bekasi segera mencapai kesepakatan.

"Insya Allah hubungan kita dengan Bekasi berjalan baik, nggak ada masalah," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) pemanfaatan lahan TPST Bantargebang masih dibahas. Ada sejumlah klausul yang berubah, salah satunya penerima dana kompensasi bau Bantargebang ditambah menjadi 24 ribu KK.

"Menambah sekitar 6.000-an. Dulu 18 ribu, sekarang jadi 24 ribu. Rencananya ya, apabila revisi PKS tersebut sudah ditandatangani," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/10).

Asep menuturkan, 24 ribu KK berasal dari empat kelurahan di Bantargebang. Adapun besaran dana kompensasi tetap Rp 300 ribu per KK yang diberikan setiap bulan.

"Besaran dana kompensasi itu kan ada formulanya, dan itu sudah disepakati oleh Pemkot Bekasi. Selama ini kita masih sesuai dengan Pemprov DKI, tidak ada konflik maupun hal-hal yang mengganggu besaran dana kompensasi. Besaran formula tidak berubah," jelasnya.

Secara keseluruhan, total ada 8 klausul disepakati kedua belah pihak dalam kontrak baru TPST Bantargebang.

Lihat juga Video: Ada 'Kuburan' Mobil Aset Pemkot Tangerang di Kantor Dishub

[Gambas:Video 20detik]



(taa/aud)