Pemprov Bali Tepis Risma soal Rp 450 M Dana Bansos Belum Cair

Sui Suadnyana - detikNews
Rabu, 20 Okt 2021 09:44 WIB
Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra
Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra (dok. Pemprov Bali)
Denpasar -

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut sebanyak Rp 450 miliar dana bantuan sosial (bansos) belum cair di Bali. Pernyataan Risma tersebut langsung ditepis oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

"Jadi tidak benar seolah Rp 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021).

Dana bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk masyarakat Bali dari Januari sampai September 2021 sebesar Rp 474.101.575.000. Jumlah itu terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.

Dewa Mahendra menyebut dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Untuk periode bulan Januari sampai dengan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujar Dewa Mahendra.

Dewa Mahendra kemudian mengaku bansos untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah disalurkan. PKH dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000.

Kemudian yang belum cair/belum realisasi sebesar Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM. Adapun BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM.

Made menambahkan BPNT yang belum cair/belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga Penerima Manfaat KPM.

"Jadi bantuan sosial yang belum cair/belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp 6.571.750.000 yang terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana PKH untuk 3.701 KPM dan dana BPNT Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM," jelasnya.

Menurut Dewa Mahendra, PKH yang belum melakukan pencairan sebanyak 3.701 KPM. Jumlah ini terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297 KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM, Kota Denpasar 36 KPM, dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.

Lihat juga video 'Acuan Pemerintah Pilih Negara Asal Turis Asing yang Boleh Masuk Bali':

[Gambas:Video 20detik]



Simak berita lengkapnya di halaman berikutnya.