Polda Metro Dinilai Cekatan Berantas Pinjol Ilegal dan Hoaks

Audrey Santoso - detikNews
Rabu, 20 Okt 2021 01:22 WIB
Gedung Polda Metro Jaya
Foto: Gedung Polda Metro Jaya (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Polda Metro Jaya menggerebek sejumlah kantor pinjaman online (pinjol) ilegal antara lain di Jakarta Barat, Jalarta Utara dan Tangerang usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahaan kepada seluruh jajaran, sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gerak Polda Metro dalam merespons arahan memberantas pinjol ilegal dinilai cekatan.

"Kita perlu memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang secara cermat dan cekatan terus memburu para pinjol ilegal," kata Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10/2021).

Di sisi lain, Devie juga menyoroti aktifnya Polda Metro menyisir keberadaan kanal-kanal Youtube yang menyebarkan hoaks. Devie menilai keberadaan pinjol ilegal maupun konten hoaks sama-sama membawa dampak keresahan bagi masyarakat.

"Keduanya benar-benar meresahkan masyarakat, serta berpeluang merusak keutuhan bangsa," imbuh Devie.

Terkait pinjol ilegal, menurut pengamatan Devie, masyarakat perlu mengenali modusnya seperti yang telah diungkap Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang paling sering dilakukan adalah memberikan kemudahan pinjaman hanya bermodalkan KTP dan swafoto nasabah, seenaknya mengubah batas waktu pengembalian pinjaman, menawarkan perpanjangan masa pengembalian pinjaman dengan dampak pembengkakan bunga. Hingga merekomendasikan nasabah meminjam uang di aplikasi pinjol lainnya untuk mengembalikan pinjaman, di mana antarpinjol ilegal saling bekerja sama menjebak nasabah.

Devie berharap dengan masifnya pergerakan kepolisian dalam memberantas pinjol ilegal, masyarakt jadi memiliki kesadaran soal bahaya berurusan dengan pinjol ilegal. Karena, jelas Devie, berbagai modus penangihan yang meresahkan mulai dari ancaman meretas data pribadi ponsel hingga menyebarkan dokumen pribadi akan ditempuh pihak pinjol ilegal untuk memberikan tekanan terhadap nasabah.

"Di mana hal tersebut tidak akan diperkenankan untuk dilakukan oleh pinjol yang legal,bila tidak ada ijin pengiriman informasi melalui komunikasi pribadi," tutur Devie.

Simak berita lengkapnya di halaman berikutnya.