KPK Tetapkan 1 Pihak Swasta Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan Bengkalis

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 19 Okt 2021 18:04 WIB
Gedung baru KPK
Ilustrasi KPK (Andhika Prasetya/detikcom)
Jakarta -

KPK menetapkan Wakil Ketua Dewan Direksi PT Wika Sumindo, Petrus Edy Susanto (PES), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Bengkalis, Riau. Namun Petrus tak langsung ditahan karena mengaku tidak sehat, sehingga harus dibawa ke rumah sakit.

"Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka PES, Wakil Ketua Dewan Direksi PT WK JO, dalam perkara dugaan TPK terkait proyek multiyears peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis tahun anggaran 2013-2015," kata Direktur Penyelidikan KPK Setyo Budyanto dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021).

Setyo mengatakan Petrus saat ini sedang dalam penanganan medis di Rumah Sakit MMC, Jakarta Selatan. Pasalnya, Petrus mengaku tidak sehat saat dilakukan pemeriksaan.

"Bahwa saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit MMC. Karena tadi pada saat dilakukan pemeriksaan ada keluhan terhadap kondisi badannya atau kondisi medis," kata Setyo.

Selanjutnya, Setyo mengatakan penahanan Petrus akan bergantung rekomendasi dari pihak medis. Jika memang kondisi tak memungkinkan, akan dilakukan pembantaran penahanan.

"Nanti kalau misalkan ada proses rawat inap, tentunya terhadap tersangka akan dilakukan pembantaran. Kalau nanti dilakukan penahanan, akan dilakukan isolasi selama 14 hari sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK," jelasnya.

Konstruksi Kasus

Setyo menjelaskan Petrus diduga melakukan manipulasi untuk memenangkan pelelangan atas pekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) tahun anggaran 2013-2015. Hal itu dikarenakan salah satu perusahaan yang diusulkan sebelumnya telah di-black list oleh Pemkab Bengkalis.

Dengan itu, Petrus memenangi proyek lelang tersebut tapi tak melakukan evaluasi pelaksanaan proyek dari sisi mutu pekerjaan maupun volume item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.

"Akibat perbuatan tersangka PES, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 126 miliar dari harga dasar proyek sebesar Rp 359 miliar," ujarnya.