d'Legislasi

Kapan Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim? Ini Jawabannya di RUU IKN

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Selasa, 19 Okt 2021 11:37 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan Pradesain Istana Negara Ibu Kota Baru. Pradesain burung garuda pun jadi sorotan. Namun Jokowi memastikan bahwa pradesain masih butuh masukan dari masyarakat dan arsitek.
Ilustrasi ibu kota baru (Screenshoot YouTube Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Ibu Kota Negara akan segera dipindahkan ke Kalimantan Timur. Lalu, kapan proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kaltim ini dimulai?

Jadwal pemindahan Ibu Kota Negara ini tertuang dalam draf RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dibahas di DPR. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa IKN akan dipindahkan mulai semester I tahun 2024.

Pasal 3
(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk IKN [...] sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2, dijelaskan bahwa pada 2024 itu merupakan waktu resmi pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta.

Ayat (2)
Semester I (satu) tahun 2024 diartikan sebagai waktu resmi pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...].

Selain itu, IKN akan memiliki pemerintahan khusus yang dipimpin oleh Kepala Otorita yang diangkat oleh Presiden. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 9
(1) Pemerintahan Khusus IKN [...] dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden.

Terkait masa jabatan dipaparkan dalam Pasal 10. Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN memegang masa jabatan 5 tahun.

Pasal 10
(1) Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima)tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
(2) Kepala Otorita IKN dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Dengan penunjukan dan penghentian langsung Presiden, di IKN nantinya tidak ada otonomi daerah. Selain itu, DPRD IKN tidak diatur dalam RUU tersebut.

Lihat juga Video: Jokowi Rapat Bareng Asosiasi Ekonomi-Bisnis Bahas Ibu Kota Baru-Covid

[Gambas:Video 20detik]