PKB Tolak Pembubaran Kementerian BUMN!

Tim detikcom - detikNews
Senin, 18 Okt 2021 13:12 WIB
Erick Thohir dan Nasim Khan
Nasim Khan dan Erick Thohir (Dok. Nasim Khan)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman mengusulkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan. Dia juga mendorong agar Kementerian tersebut hanya dijadikan badan atau super holding yang posisinya di bawah kementerian teknis.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan menilai usulan tersebut masih sulit diwujudkan. "Sulit menjawab pertanyaan itu, karena dalam kenyataannya banyak perusahaan BUMN yang saat ini masih mencatat kerugian. Baik kerugian disebabkan karena tata kelola yang menimbulkan beban utang menggunung, ataupun disebabkan kesalahan strategi bisnis yang menyebabkan perusahaan gagal mendapatkan peluang besarnya untuk menghasilkan laba," kata Nasim Khan, Senin (18/10/2021).

Selain itu, lanjut wakil rakyat asal Dapil III Jawa Timur ini menyebut belum semua sektor BUMN membentuk holding. Jika pun holding sudah berdiri untuk semua bidang, Nasim memandang keberadaan Kementerian BUMN tetap layak dibutuhkan.

"Sebenarnya keberadaan Kementerian BUMN tetap layak dibutuhkan karena fungsinya sebagai pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja. Kinerja perusahaan holding akan diawasi secara khusus oleh Menteri BUMN atau Kepala Badan Pengelola BUMN, agar berjalan sebagaimana mestinya," ujar dia.

Nasim membeberkan pembubaran Kementerian BUMN dan pengalihan perusahaan-perusahaan BUMN ke kementerian teknis bisa dilakukan namun masih butuh pertimbangan sejumlah hal, antara lain, super holding company yang dicita-citakan sudah siap dibentuk. "Sampai sejauh ini belum semua sektor dapat dibentuk holding. Kendalanya berasal dari berbagai faktor. Tetapi yang paling jelas adalah manajemen perusahaan yang mesti diperbaiki lebih dahulu," kata Nasim.

Kedua, kementerian teknis yang akan membawahi BUMN perlu membuat skema yang jelas terkait rencana bisnis perusahaan dan melakukan Sinkronisasi program kementerian teknis dengan perusahaan. Ketiga, antara kementerian teknis-kementerian BUMN-target pertumbuhan dan pengembangan perusahaan BUMN sudah sejalan yang membuat kinerja pengelola perusahaan BUMN semakin baik.

"Yang penting diingat adalah langkah perusahaan untuk bisa beroperasi bukan saja perlu mengejar target-target yang dicita-citakan, melainkan juga ada pertimbangan sumber daya perusahaan sendiri. Dalam hal ini kemampuan manajemen dan keuangan perusahaan. Misalnya, kementerian teknis ingin memiliki program X untuk jangka waktu tertentu. Hal ini tentu bisa saja dicapai jika kemampuan perusahaan BUMN mendukung akan pencapaian itu," ujar dia.

Selama ini, lanjut Nasim, banyak penugasan dari pemerintah yang justru membebani perusahaan BUMN karena target yang dicanangkan pemerintah tidak didukung dengan keuangan yang cukup. Akhirnya utang yang dipilih. Utang itulah yang akhirnya hingga kini menjadi beban dan tanggungan perusahaan.

"PMN menjadi altenatif untuk mendukung operasional perusahaan," kata dia.

Simak Video: Perintah Jokowi ke Erick Thohir: BUMN Sakit, Tutup Saja!

[Gambas:Video 20detik]