Muncul Spanduk 'Tanah Belum Dibayar' di JPO Tapal Kuda, DKI Beri Penjelasan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 18 Okt 2021 12:45 WIB
Sejumlah spanduk bertulisakan Tanah Ini Belum Dibayar terpampang di sejumlah bidang tanah di dekat Flyover tapal kuda Tanjung Barat.
Spanduk 'Tanah Belum Dibayar' Mejeng di JPO Tapal Kuda (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Muncul spanduk bertulisan 'Tanah Ini Belum Dibayar' di dekat flyover tapal kuda Tanjung Barat, Jaksel. Pemprov DKI buka suara.

Spanduk itu berada di dekat flyover tapal kuda Tanjung Barat, Jaksel yang mengarah ke Lenteng Agung. Spanduk itu meminta Gubernur DKI Anies Baswedan membayar tanah yang kena proyek flyover.

"Tanah Ini Belum Dibayar. Tolong Bapak Gubernur Bayar Tanah Kami. Sudah 2 Tahun Lebih Saya Menunggu. Tidak Ada Pembayaran dan Tanah Tersebut Sudah Dipakai untuk Jalan," demikian bunyi spanduk itu.

Pada spanduk itu juga tertera nama ahli waris dan nomor girik. Ada dua spanduk yang dibentangkan. Satu spanduk lagi ditujukan ke Dinas Bina Marga DKI.

"Tanah Ini Belum Dibayar Bina Marga," tulis spanduk itu.

Dimintai konfirmasi terpisah, Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho mengatakan warga tersebut seharusnya tak memasang spanduk itu. Dia menyebut sang ahli waris tidak memiliki surat tanah resmi.

"Sebenarnya spanduk yang ada di sana tidak perlu ada, karena tanah yang dimaksud yang dipunyai ahli waris tidak memiliki surat tanah yang dipersyaratkan oleh peraturan," kata Hari kepada wartawan, Senin (18/10/2021).

Hari juga mengatakan lahan milik ahli waris tidak terkena dalam proyek Pemprov DKI itu. Hari mengatakan sampai saat ini pihaknya melakukan komunikasi untuk memberikan pemahaman.

"Secara konstruksi tidak terkena lahan yang bersangkutan, hingga saat ini kami masih terus memberikan penjelasan yang bersangkutan," kata Hari.

Secara terpisah, Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan proyek pembebasan lahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Riza mengatakan pembayaran lahan warga masuk program untuk dituntaskan.

"Jadi kalau masih ada yang belum dibayar itu pasti sudah diprogramkan kapan nanti pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melakukan pembayaran kan bisa dicek oleh kita oleh masyarakat kapan dianggarkan apakah di tahun ini, di tahun depan kan bisa dicek di dinas terkait apakah pertamanan, Dinas Bina Marga apakah Sumber Daya Air dan sebagainya. Jadi memang DKI Jakarta ini setiap tahun ada belanja pengadaan lahan untuk berbagai kepentingan termasuk waduk dan sebagainya," kata Riza di Balai Kota.

Simak juga Video: Sengketa Lahan, Emak-emak di Jakbar Usir Preman Pakai Panci-Perabot

[Gambas:Video 20detik]



(idn/imk)