Pelatihan Vokasi-Lapangan Kerja Disiapkan buat Atasi Kemiskinan di NTT

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Minggu, 17 Okt 2021 22:29 WIB
Menaker
Foto: Shutterstock/
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan pihaknya memberikan program intervensi untuk menangani masalah kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi. Salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Ida usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 di NTT yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kupang.

"Sesuai arahan Bapak Wapres tadi ada dua yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemberdayaan, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dua langkah ini dibutuhkan agar lepas dari kemiskinan ekstrem," kata Ida dalam keterangan tertulis, Minggu (17/10/2021).

Ida mengatakan dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem khususnya di NTT, Kemnaker terus melakukan berbagai bentuk intervensi program, antara lain program perluasan kesempatan kerja dan program pelatihan vokasi dan produktivitas.

Dalam program perluasan kesempatan kerja, Kemnaker berupaya menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.

"Pada tahun 2021 ini, program perluasan kesempatan kerja juga kami lakukan dengan memberikan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Mikro dan Ultra Mikro di NTT ini. Saya nilai program ini tepat untuk membantu menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayah ini," jelas Ida.

Selain dapat mengurangi pengangguran secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Ida menyatakan program perluasan kesempatan ini juga diberikan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19.

Program intervensi Kemnaker yang kedua, lanjut Ida, yaitu menggelar pelatihan vokasi dan produktivitas melalui peningkatan program pemagangan dalam dan luar negeri, peningkatan kualitas mutu dan lembaga dari lembaga pelatihan kerja, dan berbagai program peningkatan produktivitas.

"Di wilayah NTT ini kami juga mengadakan pelatihan berbasis kompetensi/vokasi yang kami harap alumni pelatihan itu dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha secara mandiri. Bukan malah menambah pengangguran baru," ulas Ida.

Selain dua bentuk intervensi program tersebut, Ida menyampaikan di tahun 2021 pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) guna melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak COVID-19 khususnya di wilayah NTT ini.

"Kami harap dengan adanya berbagai intervensi program yang kami lakukan dapat berkontribusi positif untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di NTT," cetus Ida.

Sebagai informasi, rakor tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Bupati Sumba Timur, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Tengah, dan Bupati Sumba Tengah.

(ncm/ega)