Jaksa Eksekusi Vonis 2,5 Tahun Bui untuk Terpidana Kasus Penipuan

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 15 Okt 2021 19:16 WIB
Jaksa Eksekusi Vonis 2,5 Tahun Bui untuk Terpidana Kasus Penipuan
Jaksa Eksekusi Vonis 2,5 Tahun Bui untuk Terpidana Kasus Penipuan (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) menangkap terpidana kasus penipuan, Kristiandra. Kristiandra langsung dieksekusi oleh jaksa ke LP Cipinang.

"Tim Intelijen Kejaksaan bersama Tim Eksekutor mengamankan terpidana tindak pidana penipuan atas nama The Kristiandra," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) M Sofyan Iskandar dalam keterangan tertulis, Jumat (15/10/2021).

Jaksa mengeksekusi terpidana Kristiandra berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48) Nomor: PRIN-527/M.1.11/Eoh.3/04/2021 sesuaikan dengan Putusan Mahkamah Agung No 326 K/PID/2021 tanggal 22 Maret 2021 terbukti bersalah Melanggar Pasal 378 KUHP.

Setelah ditangkap, terpidana Kristiandra di bawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta utara. Kemudian Kristiandra dieksekusi ke LP Cipinang untuk menjalankan pidana hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.

"Tim eksekutor membawa terpidana dan di serahkan ke LP Kelas I Cipinang," katanya.

Dalam kasus ini, terpidana Kristiandra melakukan penipuan pada 24 Maret 2015 di Restoran Exelco Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Kasus itu diduga dilakukan dengan cara terpidana melakukan pengikatan untuk melakukan jual-beli sebidang tanah dengan luas kurang-lebih 3.450 m2 atas nama KRD yang terletak di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, kepada saksi LW, dengan harga jual Rp 2 juta per meter.

Setelah saksi membayar lunas, ternyata terpidana tidak melakukan kewajibannya, yaitu menyelesaikan segala sesuatu hingga pembayaran sertipikat tertulis atas nama saksi selambat-lambatnya pada 31 Desember 2016.

Berdasarkan keterangan dari BPN Kabupaten Tangerang, terpidana baru mendaftarkan permohonan SK pemberian Hak Tanah ke BPN Tangerang pada 14 Juni 2017 setelah saksi melaporkan perkara di kepolisian, sehingga sebidang tanah luas kurang-lebih 3.450 m2 yang akan dijual oleh terpidana kepada saksi tidak dapat dibangun oleh saksi sehubungan surat-suratnya belum diterbitkan sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 6,9 miliar.

(yld/dhn)