Kepatuhan Masyarakat Dinilai Baik, Satgas: Prokes Tidak Bisa Ditinggalkan

Erika Dyah Fitriani - detikNews
Kamis, 14 Okt 2021 17:30 WIB
Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Koordinator Tim Pakar & Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat masih fluktuatif, namun cukup baik. Untuk itu, ia mengungkapkan pemerintah sedang menyusun strategi jangka panjang untuk menyikapi pandemi yang diprediksi masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan.

Menurut Wiku pilihan terbaik bagi masyarakat saat ini adalah tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan (prokes) sebagai jalan menuju tatanan kehidupan baru. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan peta jalan hidup bersama COVID-19, serta melakukan berbagai upaya persuasif untuk membiasakan masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru, seperti terus disiplin prokes dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk skrining di ruang publik.

Selain itu, vaksinasi dan testing, tracing dan treatment (3T) pun tetap digencarkan guna mengoptimalkan perlindungan kesehatan dari hulu ke hilir.

"Pada saat penularan rendah, apabila terjadi kebobolan dalam prokes maka relatif masih terjaga. Tapi di tempat-tempat tertentu yang sirkulasi virusnya tinggi, maka tidak patuh prokes bisa mendongkrak kasus. Jadi prokes tidak bisa ditinggalkan," tegas Wiku dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).

Dalam Dialog Produktif Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)-KPCPEN, Wiku menjelaskan situasi pandemi Tanah Air terpantau baik. Per Minggu (10/10), tidak ada kabupaten/kota berada pada zona risiko tinggi dan mayoritas pada zona risiko rendah.

Ia menilai dengan perbaikan situasi COVID-19 di berbagai wilayah, bisa dilakukan relaksasi kegiatan masyarakat secara bertahap dengan persiapan matang. Dalam pelaksanaan tersebut perlu terus dilakukan pengawasan dan peninjauan, agar apabila terjadi peningkatan kasus maka dapat segera dilakukan pengereman.

Wiku pun mengungkap pemerintah menerapkan strategi berlapis dengan banyak instrumen di dalamnya.

"Yang juga penting adalah kewaspadaan yang melekat pada masyarakat. Di ruang publik tempat kegiatan, harus ada Satgas Prokes. Dengan demikian aktivitas masyarakat akan diawasi oleh masyarakat juga, sehingga tidak ada ruang untuk terjadi penularan tanpa terdeteksi, dan dapat dicegah lebih awal," ujarnya.

Ia menerangkan proses penularan dapat terjadi di 3 titik, yakni di tempat tinggal, transportasi, serta tempat aktivitas. Terkait pembukaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, misalnya, perlu dilakukan simulasi dari titik awal hingga kembali lagi dan memastikan semua aman. Ia menegaskan setiap daerah memiliki karakter dan cara berbeda untuk menemukan kapasitas yang paling tepat.

"Setelah ditemukan kapasitas yang tepat, maka harus dijaga agar tidak melakukan aktivitas berlebihan," papar Wiku.

Wiku juga mengatakan kolaborasi aparat sipil, TNI Polri, dan berbagai pihak dalam penanganan pandemi menjadi kata kunci guna menciptakan kekuatan pengendalian yang lebih besar.

Soal kolaborasi, Wali Kota Blitar, Santoso mengungkap pihaknya bekerja sama dengan TNI Polri melaksanakan Operasi Yustisi secara berkala dalam rangka penegakan prokes pada masyarakat.

"Selama evaluasi, tingkat pelanggaran seperti tidak memakai masker di tempat umum jarang temui, karena kami selalu gencar mengadakan sosialisasi, misalnya melalui siaran, baliho, dan radio," ujar Santoso.

Ia menjelaskan sosialisasi yang dilakukan berupa upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa new normal life di Blitar saat ini bukan berarti bebas COVID-19, sehingga masyarakat harus sadar dan terbiasa dengan aturan-aturan baru hidup bersama virus tersebut.

"COVID-19 ini menjadi bagian dari budaya kehidupan. Bagaimana kita mengakrabi, agar kedisiplinan tidak jadi sesuatu yang harus ditakuti tapi jadi bagian kehidupan yang harus dijalani," tutur Santoso.

Adapun langkah yang ia lakukan, antara lain membentuk satuan tugas penegakan disiplin, implementasi PeduliLindungi dan operasi Yustisi, pengetatan kegiatan-kegiatan masyarakat, serta secara efektif efisien memanfaatkan media untuk sosialisasi Prokes.

Sementara itu, Wakil Ketua Gerakan Pakai Masker, Kemal Gani menekankan bahwa prokes harus terus dijalankan meski situasi pandemi makin terkendali. Mengingat masyarakat pasti mengalami kejenuhan, Gani mengimbau edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan disertai penyegaran dan pendekatan yang menarik. Misalnya, dengan memanfaatkan media sosial dan radio, juga melakukan penyuluhan ke berbagai klaster melalui daring.

"Kami menggarap penyuluhan untuk para penyuluh, di antaranya ke pesantren, pasar rakyat, ibu ibu PKK, juga anak-anak muda. Pasar Rakyat, karena pedagang masih minim Prokes. Ibu PKK karena peran para Ibu sangat penting dalam disiplin Prokes di rumah tangga," tutur Gani.

Ia menyebutkan pihaknya juga bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk memberikan edukasi Prokes bagi anak usia di bawah 12 tahun yang belum bisa mendapatkan vaksinasi.

Menurutnya, meski disiplin 3M masih tinggi, upaya mendorong masyarakat sadar terus mengenakan masker dengan benar perlu terus digencarkan.

"Dengan mengenakan masker maka kita akan terlindungi sampai 80% dari penularan," tegasnya.

(prf/ega)