HNW Usul Kebakaran Perkotaan Diakui sebagai Bencana Nonalam

Erika Dyah - detikNews
Kamis, 14 Okt 2021 10:13 WIB
Hidayat Nur Wahid (Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Foto: Hidayat Nur Wahid (Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan keprihatinannya atas musibah kebakaran yang terjadi di Rumah Susun Tinggi. HNW bersama Anggota DPRD DKI dan Perwakilan Kementerian Sosial diketahui turut memberikan bantuan sosial kepada warga korban kebakaran di lokasi tersebut.

Adapun kegiatan penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa (12/10) dan disambut antusiasme warga bersama RT, RW, Lurah, dan Camat setempat. HNW mengaku pihaknya segera merancang program untuk menyapa, mendengarkan aspirasi, memberikan makan siang bersama, dan menyalurkan bantuan sosial begitu menerima pengaduan adanya kebakaran.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini berharap warga bisa mengambil hikmah dari musibah yang terjadi. Selain itu, ia berpesan agar warga menguatkan gotong royong, saling peduli, saling menjaga, dan saling membantu supaya musibah serupa tidak terulang.

Dalam kesempatan ini, ia pun mengajak DPRD DKI, BAZNAS, dan Kemensos untuk ikut membantu memberikan kepedulian dan bantuan bagi warga korban kebakaran.

HNW mengungkap sebagai anggota komisi VIII DPR RI mitra Kementerian Sosial, ia tengah memperjuangkan agar kebakaran di perkotaan diakui sebagai jenis bencana nonalam dalam revisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Menurutnya, saat ini Komisi VIII DPR RI dan pemerintah yang diwakili oleh Kemensos RI sedang merevisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun salah satu poin krusial yang dibahas ialah usulan agar kebakaran di perkotaan diakui sebagai bencana non alam dalam UU perubahan tersebut. Dalam UU existing yang berlaku saat ini, hanya kebakaran hutan/lahan yang diakui sebagai bencana alam dan bencana non alam (apabila disebabkan oleh manusia).

Ia menilai sudah selayaknya kebakaran di perkotaan, bukan hanya kebakaran hutan/lahan, diakui sebagai bencana dan masuk ruang lingkup UU Penanggulangan Bencana.

"Agar korban bencana kebakaran di kota-kota dapat secara maksimal dibantu oleh negara," kata HNW dalam keterangannya, Kamis (14/10/2021).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan di beberapa negara yang penanggulangan bencananya cukup maju, seperti Jepang, kebakaran telah diakui sebagai jenis bencana.

"Kami sebelumnya bersama dengan PKS Jepang berdiskusi dan menyampaikan kajiannya bahwa di Jepang, kebakaran termasuk ke dalam kategori bencana," ujarnya.

Menurutnya, aturan tersebut disebabkan karena kehidupan di Jepang yang dominan masyarakat perkotaan. Sehingga ketika masyarakat hidup secara padat, maka potensi kebakaran semakin besar. Ia pun menilai hal ini sesuai dengan karakteristik kota-kota di Indonesia, terutama Jakarta.

"Oleh karenanya, kami mengusulkan hal tersebut, sebagai dorongan agar Negara betul-betul melaksanakan semua ketentuan konstitusi dengan melindungi seluruh Rakyat Indonesia, termasuk rakyat korban kebakaran. Mohon doanya agar bisa diterima oleh DPR dan Pemerintah, dan nantinya bermanfaat bagi semua warga Indonesia," pungkasnya.

(fhs/ega)