Pendiri Pasar Muamalah Depok Divonis Bebas, Jaksa Belum Tentukan Sikap

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 17:22 WIB
Zaim Saidi
Zaim Saidi (Foto: dok. Facebook)
Jakarta -

Pengadilan Negeri Depok (PN Depok) memvonis bebas pendiri Pasar Muamalah Depok Zaim Saidi karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana transaksi jual-beli menggunakan dinar dan dirham. Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok belum menentukan sikap perihal vonis bebas terhadap Zaim Saidi itu.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Andi Rio Rahmat Rahmatu mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sri Kuncoro mengatakan jaksa penuntut umum baru mendapatkan salinan putusan resmi Zaim Saidi hari ini. Pihaknya akan menentukan sikap dalam waktu 14 hari ke depan.

"Yang dapat kami sampaikan hari ini, jaksa penuntut umum baru mendapatkan salinan putusan resmi. Selanjutnya, terkait dengan putusan tingkat pertama tersebut, berdasarkan Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, jaksa atau penuntut umum diberi hak 14 hari menentukan sikap atas putusan tingkat pertama," kata Andi dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).

Diketahui, dalam persidangan kemarin, PN Depok memvonis bebas pendiri Pasar Muamalah Depok Zaim Saidi. Zaim Saidi dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah.

"Bahwa terhadap perkara 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk atas nama Terdakwa Zaim Saidi tersebut, telah dibacakan putusan dengan amar putusan pada intinya 'menyatakan Terdakwa Zaim Saidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua," kata pejabat Humas PN Depok Ahmad Fadil dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/10).

Selain itu, majelis hakim dalam vonisnya memerintahkan terdakwa Zaim Saidi dibebaskan.

"Membebaskan Terdakwa Zaim Saidi dari semua dakwaan penuntut umum serta memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya," ujar Fadil.

(whn/lir)