Wewenang KY Seleksi Hakim Ad Hoc Kasasi Dinilai Sudah Tepat, Ini Alasannya

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 17:07 WIB
Gedung Komisi Yudisial (KY)
Gedung KY (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Seorang dosen, Burhanuddin, menggugat UU Komisi Yudisial (KY) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan KY tidak berwenang menyeleksi hakim ad hoc tingkat kasasi/PK. Burhanuddin pernah punya catatan ikut seleksi tersebut di KY dan tidak lulus.

"Sekilas perkara ini kelihatan masalah kerugian hak konstitusional perseorangan, tetapi apabila dicermati, pertaruhannya sangat besar, yakni reformasi pengadilan. Itulah yang mendorong Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) sebagai organisasi pemerhati hukum dan bagian dari masyarakat ikut mencermati perkembangan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara tersebut," kata Ketua AFHI, Widodo Dwi Putro, kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).

Permohonan itu diajukan peserta tes hakim ad hoc kasasi/PK yang tidak lulus, Burhanudin. Ia meminta MK menyatakan bahwa seleksi hakim ad hoc oleh KY sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf a UU KY yang dilaksanakan oleh KY, menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, adalah inkonstitusional.

"AFHI melihat bahwa seleksi calon hakim agung oleh KY (dengan melibatkan partisipasi masyarakat) merupakan suatu cara menjamin akuntabilitas sehingga proses seleksi tidak hanya dilakukan oleh lembaga peradilan itu sendiri," ujar Widodo.

KY sebagai pemilik kewenangan atributif seleksi hakim agung yang diamanatkan oleh UUD 1945. Sebagai lembaga yang mandiri, keputusan KY untuk menyeleksi hakim agung, termasuk dinilai sebagai pelaksanaan dari kewenangan konstitusionalitas.

Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menyatakan calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Kemudian, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Selain itu, dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA, maupun UU Pengadilan Tipikor, hakim agung dan hakim ad hoc Tipikor di MA mempunyai posisi setara dengan hakim agung lain dalam tugas dan fungsi teknis yudisial, yaitu membentuk majelis, memeriksa dan memutus perkara Tipikor, serta menandatangani dan bertanggung jawab terhadap penetapan atau putusan MA, baik di tingkat kasasi maupun PK yang dibuatnya.

"Artinya, apabila permohonan pemohon dipenuhi, maka hakim ad hoc Tipikor di MA akan diseleksi atau direkrut oleh MA yang diisi dan dipimpin oleh para hakim agung sendiri," tuturnya.