Bela Ibas, Demokrat Anggap Komentar Andre Rosiade Tak Penting

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 13:28 WIB
Komisi II DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan  Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2019). Rapat tersebut membahas  pembubaran  Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan mengurai benang kusut terkait dualisme kepemimpinan di kota yang masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau itu.
Herman Khaeron (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Andre Rosiade menilai Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mempertanyakan proyek kereta cepat karena tidak mengikuti perkembangan di rapat-rapat DPR. Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron membela Ibas.

Herman menyebut Ibas selalu mengikuti perkembangan terkait proyek kereta cepat. Menurutnya, Ibas justru memberikan penekanan terhadap Perpres Nomor 93 Tahun 2021 agar tidak menggunakan APBN.

"Mas Ibas mengingatkan masalah ini karena mengikutinya dan memberi penekanan terkait dengan terbitnya Perpres 93 tahun 2021 terkait dengan APBN untuk KCJB. Mas Ibas juga mengikuti apa yang dimaksud Bung Andre adalah ketika membahas alokasi PMN untuk PT KAI terkait cost overrun KCJB," kata Herman, kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).

Herman memastikan Ibas selalu mengikuti perkembangan dengan proyek kereta cepat bahkan hingga di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Namun, siapa pun menurutnya berhak memberikan pendapat.

"Siapapun bebas memberi masukan dan pendapatnya, dan Mas Ibas juga mengikuti perkembangan hal ini, bahkan sebagai pimpinan banggar DPR, pengambil keputusan di banggar untuk terus mengingatkan pemerintah agar di kemudian hari tidak menjadi permasalahan hukum," ujarnya.

Herman lantas mengatakan yang dibutuhkan adalah respons pemerintah terhadap masukan Ibas, bukan komentar Andre.

"Justru yang ditunggu bukan komentar Bung Andre, tapi rencana aksi dari pemerintah untuk melakukan audit baik oleh BPKP maupun BPK, karena dengan audit tersebut ada kejelasan," tuturnya.

Andre Jawab Ibas soal proyek Kereta Cepat

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) bertanya-tanya soal kebijakan Presiden Jokowi mengizinkan penggunaan APBN untuk penyelesaian proyek kereta cepat dan meminta dilakukan audit. Anggota Komisi VI DPR dari F-Gerindra, Andre Rosiade, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Ibas itu sudah terjawab di rapat-rapat DPR.

"Mohon maaf, mungkin Mas Ibas kurang mengikuti perkembangan rapat di Komisi VI DPR, tapi soal audit proyek kereta cepat ini sudah saya suarakan berbulan-bulan lalu, terakhir pada rapat Komisi VI DPR dengan PT KAI pada 2 September 2021," kata Andre kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).

Andre mengatakan pemerintah sudah menjawab soal permintaan audit proyek kereta cepat itu. Pemerintah sudah menjabarkan rencana audit di focus group discussion (FGD) antara Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN pada Senin (11/10) tadi malam.

"Tadi malam di FGD, Pak Tiko Wamen 2 BUMN sudah menjawab pertanyaan saya soal audit. Pak Tiko menjawab pemerintah meminta BPKP untuk melakukan audit. Diharapkan hasil audit sudah keluar di akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022," tutur Andre menceritakan hasil FGD tadi malam.

Andre mengatakan baik Komisi VI DPR maupun pemerintah ingin proyek kereta cepat selesai. Pemerintah dan DPR tak ingin ada proyek mangkrak.

"Yang perlu dipahami, semangat kami ingin menyelesaikan proyek ini agar tidak mangkrak, agar tidak terjadi Hambalang jilid II," ujar Andre.

Simak video 'Kereta Cepat Dibiayai APBN, Pengamat: Untuk Rakyat Atau Oligarki?':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/tor)