Ini Duduk Perkara Penyerobotan Asrama TNI AU di Malang

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 13:06 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Foto ilustrasi pengadilan. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kasus penyerobotan asrama TNI AU di Malang, Jawa Timur, sampai ke meja peninjauan kembali (PK). Hakim agung Pri Pambudi Teguh menyebut mafia tanah bermain di kasus lahan asrama TNI AU itu.

Sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri (SIPP PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (13/10/2021), kasus ini sudah sampai tingkat peninjauan kembali (PK). Awalnya, Yohanes Prawira Searjaya dan Indra Soedjoko menggugat TNI AU soal tanah di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 19-12 Kota Malang seluas 1.404 meter persegi yang menjadi asrama TNI AU.

Aset itu sudah terdaftar di Inventaris Kekayaan Negara Refister Nomor 50603012. Gugatan dilayangkan ke PN Kepanjeng.

Hasilnya, PN Kepanjeng memenangkan Yohanes Prawira Searjaya dan Indra Soedjoko pada 4 September 2017. Duduk sebagai ketua majelis Safruddin dengan anggota Haris Budiarso dan Nuny Defiary.

PN Kepanjen memutuskan:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
Menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 3376, atas sebidang tanah sebagaimana Surat ukur tanggal 9 Agustus 2012, Nomor 01470/Lowokwaru/2012, seluas 1.404 m2 yang terletak di Jalan Letjend Sutoyo No. 19-21 Kota Malang.

Respons TNI AU

TNI AU yang kaget dan tidak terima kemudian mengajukan banding. Tapi pada 28 April 2012, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menguatkan gugatan Yohanes Prawira Searjaya dan Indra Soedjoko.

TNI AU tidak patah semangat. Mereka mengajukan kasasi dan akhirnya menang.

"Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia cq Komandan Lanud Abulrahman Saleh Malang, Pemohon Kasasi II Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan dan Pemohon III Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertahanan Republik Indonesia," demikian bunyi kasasi yang diketuai Pri Pambudi Teguh dengan Muhammad Yunus Wahad dan Sudrajad Dimyati.

"Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 352/PDT/2018/PT SBY tanggal 28 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Kpn tanggal 4 September 2017;" sambung hakim.

Simak berita lengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat Video: Jokowi Singgung Mafia Tanah: Aparat Jangan Ada yang Membekingi!

[Gambas:Video 20detik]